Di tengah perang Rusia melawan Ukraina, dapatkah Wina menyelaraskan komitmennya di Eropa dengan tradisi yang dipegang teguh?
Aula Hofburg di Wina, bekas istana kekaisaran yang menjadi pusat pemerintahan Austria, telah menjadi tempat pembicaraan yang membanggakan tentang netralitas abadi sejak republik Alpen ini berdiri dari puing-puing Perang Dunia II. Para kanselir, presiden dan menteri akan berbicara mengenai kewajiban mereka untuk bertindak sebagai mediator global. Dan mengenai posisi unik Austria sebagai jembatan antara Timur dan Barat.
Namun secara bersamaan, Austria telah mendukung pengiriman senjata Eropa ke Kyiv. Mengizinkan pengiriman militer ke Laut Merah dan telah memperdalam kerja sama pertahanan dengan negara-negara tetangganya di NATO di Eropa Barat.
Sejumlah ahli mulai mempertanyakan mengenai berapa lama lagi negara yang memproklamirkan diri sebagai “pulau yang diberkati” tersebut akan mampu melewati batas antara memihak secara politik dan mempertahankan status nyaman dari ambiguitas militer. Istilah Pulau yang diberkati sendiri diungkapkan kanselir Austria yang paling lama menjabat pada tahun 1970an.
Pertanyaan tentang netralitas Austria mengemuka sejak invasi Rusia ke Ukraina dimulai pada tahun 2022. Tindakan yang menjadikan netralitas sebagai pusat perhatian dan menyentuh ketegangan dalam wacana publik.
Ketika Swedia dan Finlandia meninggalkan tradisi lama non-blok dan bergabung dengan NATO, Austria kini menjadi salah satu dari tiga negara Uni Eropa yang masih menganggap diri mereka netral. Dua lainnya adalah Irlandia dan Malta.
Netralitas Austria memiliki akar kuat. Sikap itu diabadikan dalam konstitusi negara itu sejak merdeka dari Sekutu pada tahun 1955. Austria melarang negara tersebut bergabung dengan aliansi militer dan menampung pangkalan asing.
Bahkan netralitas Swiss pun tidak sepenuhnya didasarkan pada hukum. Hal itu dikatakan Heinz Gärtner. Ketua dewan penasihat Institut Perdamaian Internasional yang berbasis di Wina. Dia juga penasihat senior angkatan bersenjata Austria.
Meskipun bersifat “abadi” yang artinya berlaku baik di masa perang maupun damai, hal ini bukan berarti tidak dapat dibatalkan. Meski diperlukan mayoritas super di parlemen untuk mengangkat dogma tersebut.
Di Uni Eropa posisi Austria unik. Berbeda dengan netralitas Malta dan Irlandia yang didasarkan pada perjanjian bilateral.
Apa yang sesuai dan tidak sesuai dengan netralitas Austria telah banyak berubah selama bertahun-tahun. Pendapat itu disampaikan Peter Buzjäger. Seorang profesor hukum di Universitas Innsbruck yang memberikan kesaksian di parlemen mengenai masalah ini dalam sidang tahun lalu.
Dia menyebut pendekatan Austria sebagai “doktrin alpukat”. Yang merupakan inti dari persyaratan netralitas hukum yang tetap konsisten. Namun selebihnya bergantung pada konteks. Dia mengatakan inti keras ini tidak menjadi lebih keras lagi sejak perang di Ukraina.
Mungkin perubahan paling signifikan terhadap netralitas Austria datang dari keanggotaan negara tersebut di Uni Eropa. Christoph Schwarz, peneliti di Institut Austria untuk Kebijakan Eropa dan Keamanan yang berbasis di Wina mengatakan, masyarakat kemungkinan besar tidak menyadari sejauh mana undang-undang netralitas konstitusional telah dilubangi.
Pasal 42 perjanjian Uni Eropa berfungsi sebagai klausul pertahanan bersama. Secara efektif ini menjadikan blok tersebut sebagai aliansi militer jika terjadi serangan. Meskipun terdapat ketentuan khusus bagi negara-negara anggota yang netral. Mereka bisa menerapkan klausul ini sesuai dengan karakter spesifik dari kebijakan keamanan dan pertahanan mereka.
Seiring dengan berjalannya ketentuan para ahli hukum sepakat bahwa krisis bersenjata di dunia nyata akan memaksa Austria untuk membatalkannya. Dan mengembalikan sebagian netralitasnya.
Faktanya, undang-undang konstitusional Austria telah diamandemen sehubungan dengan aksesi mereka ke dalam serikat tersebut. Ini menjanjikan partisipasi penuh dalam kebijakan keamanan dan pertahanan bersama Brussel. Dan menempatkan undang-undang Uni Eropa di atas hukum Austria.
Para ahli melihat kesenjangan yang semakin besar antara opini publik dan persepsi para ahli mengenai pertanyaan tentang apa arti status tersebut bagi Austria saat ini. Dan ke arah mana negara tersebut harus berkembang di masa depan.
Sangat sedikit diskusi publik mengenai keterbatasan netralitas saat ini dan masa depannya. Semua partai yang diwakili di parlemen secara terbuka mendukung status quo kecuali partai liberal Neos. Partai ini lebih berani menyerukan setidaknya peninjauan kembali kebijakan Austria bersamaan dengan integrasi lebih dalam dengan NATO.
Namun melakukan hal ini akan menimbulkan biaya politik yang besar. Dalam jajak pendapat yang disponsori pemerintah pada Maret 2022, 91% warga Austria mengatakan bahwa netralitas penting bagi mereka secara pribadi. Namun banyak hal telah terjadi tanpa diskusi publik. Tuduhan bahwa politisi telah mengikat Austria ke dalam struktur Eropa di belakang rakyat tidak banyak yang bisa membantahnya.”
Mengacu pada konsep netralitas dalam konstitusi Austria dan komitmen integrasi UE adalah dua norma yang berdampingan satu sama lain. Secara hukum hal ini telah merendahkan hukum konstitusional tentang netralitas.
Artinya dalam praktiknya adalah bahwa Austria dapat berpartisipasi dalam aksi militer yang dipimpin Uni Eropa. Bahkan dalam misi militer. Pada 6 Maret 2024 lalu pemerintah mengizinkan pengerahan personel militer Austria ke Laut Merah. Pengerahan ini di bawah kerangka kebijakan keamanan dan pertahanan bersama Uni Eropa. Pada akhirnya, setiap orang dapat menafsirkan kerangka hukum dengan cara yang paling sesuai bagi mereka. Pemerintah dapat tidak terlalu memikirkan tantangan ini sampai UE terlibat langsung dalam perang.
Pesannya adalah: Austria netral, mereka baik hati, mereka menjauhi segala sesuatu yang terjadi di sekitar mereka dan hanya berkontribusi pada sanksi. Menerima beberapa pengungsi dan terkadang mengirimkan beberapa helm ke suatu tempat.
Secara hukum, netralitas Austria tidak akan menghalangi negara tersebut berkontribusi terhadap rencana Kapasitas Penempatan Cepat Uni Eropa. Rencana yang diharapkan mencapai kemampuan operasional penuh pada tahun 2025. Wina sejauh ini mendukung sepenuhnya skema tersebut. Termasuk menjadi salah satu dari sembilan negara yang menyumbangkan pasukannya pada program pertama. Latihan militer langsung tingkat Uni Eropa pada tahun 2023.
Rencana tersebut akan memungkinkan Uni Eropa untuk segera mengerahkan hingga 5.000 tentara sebagai respons terhadap situasi krisis. Hal ini pertama kali diumumkan dalam Kompas Strategis Uni Eropa tahun 2022.
Para ahli menilai peran Austria dalam inisiatif ini dapat menjadi titik balik bagi negara tersebut. Berpartisipasi dalam suatu bentuk kekuatan intervensi, itu tidak lagi sesuai dengan netralitas. Itu adalah aliansi militer.
Lebih dari 86% ahli yang disurvei dalam studi tahun 2023 mengatakan, bahwa sangat atau mutlak perlu bagi Austria untuk mengklarifikasi jenis dukungan apa yang akan diberikannya. Terutama jika terjadi serangan terhadap negara sesama Uni Eropa. Sebanyak 72% responden mengatakan dalam jangka menengah dan panjang, ketegangan antara solidaritas pertahanan Eropa yang semakin kuat dan netralitas Austria akan tidak dapat diselesaikan.
Mayoritas ahli juga mendukung investasi lebih besar pada angkatan bersenjata Austria sambil memperdalam hubungan dengan NATO. Pemerintahan koalisi Konservatif-Hijau saat ini telah melakukan keduanya.
Akhir tahun ini Austria akan mengadakan latihan militer terbesarnya dalam satu dekade. Negara ini akan menampung pasukan dari setengah lusin negara mitra dalam latihan tersebut. Para perencana militernya telah berulang kali menekankan perlunya interoperabilitas dan kerja sama yang lebih erat dengan NATO. Termasuk yang terbaru dalam konteks akuisisi pertahanan udara Sky Shield.
Masuknya Wina ke dalam inisiatif yang dipimpin Jerman memicu perdebatan publik tentang netralitas Austria. Tanggapan refleksifnya adalah dengan mengatakan Austria berpartisipasi dalam sesuatu yang bersifat militer. Sehingga netralitas mereka dibongkar.
Pada akhirnya, perang di Ukraina mendorong Uni Eropa untuk memperkuat pertahanannya. Dan telah menyebabkan pencarian jati diri yang serius di Austria. Siapakah Austria, apa yang boleh mereka lakukan, apa yang mereka inginkan? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab.
Netralitas Austria mencapai puncaknya pada tahun 1970an di bawah pemerintahan Kanselir Bruno Kreisky. Sosok yang sangat populer dan tegas secara internasional. Ketika organisasi internasional seperti PBB dan Badan Energi Atom Internasional berbondong-bondong datang ke Wina, Kanselir meluncurkan inisiatif diplomatik dan pembangunan perdamaian di seluruh dunia. Termasuk menjadi pendukung awal dan vokal bagi solusi dua negara di Timur Tengah.
Kemudian Kreisky digulingkan dan kebijakan luar negeri negara itu kehilangan arah. Apa yang dulunya disebut sebagai netralitas politk aktif memberi jalan bagi peran Austria yang kurang produktif dan berani di ranah internasional.
Para ahli menyebut tidak ada perspektif untuk kebijakan netralitas yang aktif. Upaya setengah hati untuk berperan sebagai mediator hanya menimbulkan kekhawatiran di Barat. Terutama ketika kanselir Austria Karl Nehammer terbang ke Moskow untuk melakukan apa yang disebutnya perundingan “sulit”. Langkah yang dilakukan kurang dari dua bulan setelah invasi ke Ukraina dimulai. Dan hanya beberapa hari setelah kunjungannya ke Kiev.
Namun bagi sebagian orang, kembalinya kebijakan luar negeri pemerintahan Kreisky yang tegas pada tahun 70-an tampaknya merupakan satu-satunya cara untuk menjaga netralitas Austria, terutama di tengah meningkatnya tantangan. Gärtner, penasihat Kementerian Pertahanan Austria mengatakan netralitas hanya akan berhasil jika kredibel dan berguna. Ini yang menurutnya kurang dimiliki Austria.
Gartner mengatakan sebagai negara kecil dan netral, Austria harus selalu menunjukkan bahwa mereka bisa berguna. Aau memberikan layanan yang baikseperti yang dilakukan Swiss. Jika tidak, kekuatan besar akan melupakanmu.
