Menteri Pertahanan Amerika Serikat Mark Esper memperingatkan Beijing bahwa Amerika tidak “akan bisa dihentikan oleh siapa pun” di Laut China Selatan.
Dia mengatakan di sebuah acara virtual yang digelar Institute for Strategic Studies bahwa China “terus terlibat dalam pelanggaran peraturan sistematis, pemaksaan, dan kegiatan memfitnah lainnya, dan yang paling memprihatinkan, bagi saya, adalah Tentara Pembebasan Rakyat melanjutkan perilaku agresifnya di Laut China Timur dan Selatan.”
“Kami berharap [Partai Komunis China] akan mengubah cara, tetapi kami harus siap untuk alternatifnya,” tambahnya. “Kita harus menegakkan sistem bebas dan terbuka yang telah menjamin perdamaian dan kemakmuran bagi jutaan orang dan mempertahankan prinsip-prinsip yang mendukungnya.”
Menteri Pertahanan mengatakan bahwa militer Amerika memposisikan pasukan untuk melawan perilaku China dan mendukung kebijakan Amerika. Dia mengungkapkan bahwa pada tahun 2019 Amerika melakukan lebih banyak operasi kebebasan navigasi yang menantang pembatasan gerakan yang melanggar hukum dan klaim berlebihan. Jumlah ini tertinggi dibandingkan tahun sebelumnya dalam empat dekade terakhir.
“Kami akan menjaga kecepatan tahun ini,” katanya Selasa 21 Juli 2020 sebagaimana dilaporkan Business Insider.
Selasa lalu, kapal perusak Angkatan Laut Amerika, USS Ralph Johnson, melakukan operasi kebebasan navigasi keenamnya tahun ini di Laut China Selatan. Kapal diperintahkan melakukan patroli melalui daerah-daerah yang disengketakan yang dianggap Amerika sebagai perairan internasional. Dan, dua kali dalam bulan ini, Esper mencatat, Angkatan Laut Amerika telah melakukan operasi dua kapal induk di perairan tersebut.
Esper mengatakan “Kapal induk Amerika telah berada di Laut China Selatan sejak Perang Dunia II dan akan terus berada di sana, dan kita tidak akan dihentikan oleh siapa pun.”
“Kami akan berlayar, terbang, dan beroperasi di mana hukum internasional mengizinkan dan kami melakukan itu, sekali lagi, untuk menegaskan hukum dan hak internasional untuk mendukung kedaulatan teman dan mitra kami dan untuk meyakinkan mereka bahwa kami akan ada di sana untuk membela hal-hal itu, ” katanya
Komentar Esper mengikuti pernyataan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo yang menolak klaim maritim China dan mengkritik upayanya untuk menegakkan kehendaknya di daerah tersebut. “Dunia tidak akan membiarkan Beijing memperlakukan Laut China Selatan sebagai kerajaan maritimnya,” kata Esper.
“Klaim Beijing atas sumber daya lepas pantai di sebagian besar Laut China Selatan sepenuhnya melanggar hukum, seperti kampanye penindasan untuk mengendalikan mereka,” kata Pompeo. Dia menambahkan bahwa “pandangan dunia predator RRC tidak memiliki tempat di abad ke-21.”
Kementerian Luar Negeri China menyebut pernyataan AS di Laut China Selatan itu tidak bertanggung jawab. “Itu melanggar dan mendistorsi hukum internasional, dengan sengaja memicu sengketa wilayah dan maritim, dan merusak perdamaian dan stabilitas regional,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Zhao Lijian Selasa lalu.
