Kepala angkatan bersenjata Turki, Jenderal Hulusi Akar, berada di Teheran untuk melakukan pembicaraan dengan pemimpin politik dan militer Iran, termasuk Presiden Hassan Rouhani.
Kunjungannya mendahului kunjungan Presiden Recep Tayyip Erdogan, yang dijadwalkan akan dilakukan pada Rabu 4 Oktober 2017, dan muncul saat para analis memprediksi bahwa penggunaan dan ancaman kekuatan militer semakin menjadi bagian dari kebijakan luar negeri Turki.
Perundingan awal sebelum kunjungan presiden secara tradisional dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri Turki, namun catatan agenda Akar di Teheran memiliki rasa militer yang kuat.
Teheran dan Ankara telah mengeluarkan ancaman militer terselubung ke Pemerintah Daerah Kurdistan Irak, setelah referendum kemerdekaan bulan lalu menghasilkan 92 persen suara memilih lepas dari Irak dan mendirikan negar sendiri.
Sejumlah media pada Senin melaporkan bahwa militer Iran telah memindahkan artileri berat ke perbatasan Kurdi Irak. Penyebaran tersebut bersamaan dengan angkatan bersenjata Turki yang telah berkumpul di perbatasan Kurdi Irak di Turki dengan dalih berlatih militer.
“Turki sekarang mengalami sebuah perubahan dalam kebijakan luar negerinya,” kata mantan duta besar Turki untuk Irak Unal Cevikoz.
“Turki sedang mempertimbangkan ancaman penggunaan kekuatan dan penggunaan kekuatan sebagai pilihan tepat untuk mewujudkan tujuan kebijakan luar negerinya, dan ini berbahaya.”
Cevikoz mencatat kemungkinan peningkatan pengaruh militer Turki atas kebijakan luar negeri. Bukti adanya peran militer yang meningkat dalam urusan diplomatik termasuk kunjungan Agustus oleh kepala angkatan bersenjata Rusia dan Iran ke ibukota Turki, Ankara.
Kunjungan tersebut dilaporkan fokus pada perang sipil yang sedang berlangsung di Suriah, di mana semua negara ini memiliki pasukan militer yang dikerahkan.
Peran bersejarah militer
Skenario seperti itu bukanlah hal baru bagi Turki. Sepanjang tahun 1990an, ketika puncak pertempuran dengan kelompok pemberontak Kurdi, PKK, militer Turki menguasai banyak kebijakan luar negeri Turki.
Pada tahun 2000-an, menjadi bagian dari kebijakannya untuk demiliterisasi masyarakat Turki, maka-Perdana Menteri Erdogan mengakhiri peran militer dalam kebijakan luar negeri.
“Turki percaya bahwa jika ingin memiliki lingkungan yang damai dan stabil di Timur Tengah, dapat dicapai bukan melalui kebijakan keamanan atau penggunaan kekuatan militer, namun melalui peningkatan kerjasama ekonomi,” kata Cevikoz, yang sekarang memimpin Pusat Kebijakan Ankara.
Keruntuhan proses perdamaian Ankara dengan PKK pada 2015 dan perang saudara Suriah, dipandang sebagai dorongan untuk melakukan rekalibrasi dalam kebijakan luar negeri Turki.
“Ketika Suriah menjadi daerah yang sangat penting dimana terorisme internasional sekarang menemukan lahan subur dan ketika perang saudara berkembang di Suriah, saya melihat Turki beralih kembali ke kebijakan keamanannya,” kata Cevikoz sebagaimana dilaporkan Voice of America Senin 2 Oktober 2017.
Beberapa analis melihat kebijakan luar negeri melihat Turki dipaksa oleh sebuah kebutuhan.
“Di daerah yang bergejolak dan sulit dengan berbagai ancaman keamanan, Turki membutuhkan kekuatan keras sebagai bagian dari portofolio instrumen untuk mempengaruhi perkembangan daerah,” kata Sinan Ulgen, seorang dosen tamu Carnegie Institute di Brussels.
“Dalam hal ini, kekuatan keras di wilayah ini perlu dilakukan bahkan jika ingin mendorong tujuan diplomatik.”
Kebijakan domestik
Politik dalam negeri juga menjadi faktor yang mendorong pendekatan kebijakan luar negeri Ankara yang lebih kuat. Pada tahun 2019, Turki menghadapi pemilihan presiden dan pemilihan umumkeduanya diperkirakan akan ketat.
“Presiden Erdogan menghadapi pemilu yang semakin dekat,” kata mantan diplomat senior Turki Aydin Selcen, yang sekarang menjadi analis regional.
Ankara telah memiliki hubungan tegang dengan beberapa sekutunya Barat. Dan para analis memperingatkan ada pertanyaan mengenai komitmen masa depannya kepada NATO karena hubungan Erdogan dengan Moskow semakin dalam. Presiden Turki telah menggambarkan Vladimir Putin sebagai “teman yang berharga.”
Erdogan juga ingin memperbaiki hubungan saat dia menuju ke Teheran. Cevikoz mengatakan jika Turki “serius dengan sekularisasi kebijakan luar negerinya maka ia akan berkoordinasi dengan negara-negara seperti Iran dan Rusia yang bukan sekutu.”
Tapi dia mengatakan tidak akan menjadi aliansi permanen hingga “akan meninggalkan Turki sebagai serigala sendirian di wilayah ini.”
