Keinginan Korea Selatan untuk segera bisa menggunakan sistem Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) harus tertunda setidaknya atu tahun setelah pemerintah baru memerintahkan untuk dilakukan analisis dampak lingkungan skala penuh.
Sebelum menjabat sebagai Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in memang dikenal sebagai kritikus vokal atas keputusan pemerintah sebelumnya untuk menjadi tuan rumah THAAD Amerika.
“Urutan untuk melakukan penilaian dampak lingkungan adalah pedoman untuk meningkatkan legitimasi prosedural dari penempatan tersebut, sehingga kementerian pertahanan akan meninjau kembali cara untuk melakukan studi semacam itu,” kata Menteri Pertahanan Korea Selatan Han Min-koo Selasa 6 Juni 2017, seperti dikutip oleh Kantor Berita Yonhap.
Penyelidikan mungkin memakan waktu hingga satu tahun dan menunda penyebaran sistem yang sedang berlangsung.
Penyelidikan tersebut juga merupakan langkah terakhir dalam tinjauan pemerintah Korea Selatan yang baru atas kesepakatan kontroversial yang ditandatangani di bawah pemerintahan sebelumnya. Kementerian pertahanan diduga menggunakan sejumlah celah hukum untuk mempercepat penyebaran sistem anti-rudal AS dan melindunginya dari pengawasan publik.
Salah satu celah, menurut kantor Presiden Moon Jae-in, adalah partisi dari sebidang tanah yang dialokasikan untuk sistem THAAD di dua wilayah yang lebih kecil. Kementerian tersebut telah sepakat untuk menyediakan total 690.000 meter persegi lahan untuk sistem tersebut, namun sejauh ini hanya mengajukan dokumen 320.000 meter persegi.
Alasannya menurut juru bicara kepresidenan Cheong Wa, adalah bahwa berdasarkan undang-undang Korea Selatan, setiap penempatan peralatan yang membutuhkan lahan seluas lebih dari 330.000 meter persegi harus dikenai penilaian dampak lingkungan skala penuh, sementara proyek yang lebih kecil hanya memerlukan tes informal kecil.
Sebelumnya, kantor kepresidenan menuduh kementerian pertahanan gagal melaporkan kepada Presiden Moon pengiriman rahasia empat peluncur THAAD tambahan di samping yang telah dibawa ke negara tersebut secara terbuka.
Wee Seung-ho, Wakil Menteri Pertahanan untuk kebijakan, dibebaskan dari tugas karena kelalaian ini dan mungkin menghadapi tindakan hukuman.
Pemerintah baru di Seoul menduga bahwa kementerian pertahanan terlibat dalam upaya untuk membuat penyebaran THAAD tampak lebih kecil daripada yang sebenarnya di mata publik. Presiden Moon, yang terpilih pada bulan Mei setelah pemerintah sebelumnya jatuh dalam skandal korupsi yang mengakibatkan pemecatan Park Geun-hye, berjanji untuk membuat proyek lebih transparan.
Kesepakatan penempatan sistem anti-rudal, yang ditandatangani di bawah mantan Presiden AS Barack Obama, juga mendapat kritik di Washington. Presiden Donald Trump meminta agar Seoul membayarnya.
Baca juga:
