Terkait keputusan TNI menghentikan semua kerjasama militer dengan Australia, Komisi I DPR mengaku belum menerima penjelasan.
“Mudah-mudahan Panglima TNI bisa memberikan penjelasannya dalam waktu dekat ini,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Hafidz di Jakarta, Rabu 4 Januari 2017.
Dia mengatakan setiap penghentian kerja sama pasti membawa dampak besar dan ketidaknyamanan bagi kedua negara. Karena itu dirinya menekankan apabila keputusan TNI itu benar, alasannya harus tepat. “Kalau alasannya tepat, Komisi I DPR akan mendukung,” ujarnya.
Dia mengatakan selaku Pimpinan Komisi I DPR belum menerima informasi resmi terkait keputusan TNI itu kecuali pemberitaan dari media massa.
Politikus Partai Golkar itu meminta Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menjelaskan hal itu karena menyangkut sensitivitas hubungan dua negara.
“Informasi terkait ini masih simpang siur, saya belum dapat informasi resmi kecuali dari media massa. Panglima TNI perlu menjelaskan, karena ini menyangkut sensitivitas hubungan kedua negara,” katanya.
Anggota Komisi I DPR Supiadin mengaku setuju dengan keputusan Panglima TNI yang menghentikan kerja sama militer dengan Australia karena negara itu diduga melecehkan Pancasila.
Dia menilai keputusan Panglima TNI itu merupakan bentuk pembelaan terhadap harga diri dan martabat TNI serta martabat bangsa karena dalam kerja sama antarnegara harus memegang teguh prinsip-prinsip kesetaraan, saling menghormati dan saling menguntungkan.
“Kalau salah satu dari ketiga prinsip di atas dilanggar, TNI berhak menghentikan kerja sama yang sudah dibuat. Hal ini sekaligus sebagai pembelajaran bagi Australia agar tidak seenaknya melecehkan TNI,” tegasnya.
Politikus Partai Nasdem itu menilai penghentian sementara kerja sama itu tidak akan berpengaruh terhadap militer Indonesia dan tidak terlalu mempengaruhi hubungan bilateral karena kerja sama militer hanya sebagian kecil dari hubungan bilateral Indonesia-Australia.
Sebelumnya, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia memutuskan untuk menghentikan sementara kerja sama militer dengan Australia. Selama ini kerja sama bidang pertahanan antarkedua negara dinilai tidak menguntungkan Indonesia.
“Iya betul menghentikan sementara, bukan memutuskan kerja sama,” kata Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayor Jenderal Wuryanto.
Wuryanto mengatakan TNI memutuskan penundaan kerja sama militer dengan Australian Defence Force (ADF) setelah melakukan evaluasi yaitu ada hal teknis yang dianggap tidak menguntungkan TNI.
Dia menjelaskan ada masalah teknis yang harus diperbaiki dan disempurnakan untuk meningkatkan hubungan kerja sama dan semuanya masih dalam evaluasi perlu penyempurnaan, perlu peningkatan sehingga hal-hal teknis itu supaya diperbaiki.
“Intinya kerja sama ini mestinya harus saling menguntungkan, saling memberikan manfaat, saling menghormati dan saling menghargai,” katanya.
Dia mengatakan penghentian kerja sama sementara itu meliputi berbagai aspek, di antaranya latihan bersama, pendidikan, tukar menukar perwira, hingga kunjungan antarpejabat.
