Pejabat Angkatan Udara Amerika Serikat yang bertugas mengelola program bomber B-21 menegaskan mereka tidak memiliki rencana untuk mengungkapkan nilai kontrak keseluruhan pembangunan bomber masa depan tersebut. Mempublikasikan angka tersebut dinilai akan memberikan kesempatan kepada musuh untuk bisa menilai program dan hasilnya.
Meskipun Kongres menekan untuk mengungkapkan nilai resmi dari yang diberikan kepda Northrop Grumman untuk pengembangan dan produksi B-21, layanan bersikukuh untuk tidak mengungkapkan dengan alasan dapat membahayakan kerahasiaan program rahasia,
“Melepaskan [data] itu dan hal-hal lain yang memungkinnakn lawan kami untuk tahu menurut saya tidak akan berpihak pada wajib pajak dan saya tidak berpikir itu membantu dalam Warfighter,” kata Randall Walden, Program Executive Officer dari Kemampuan Cepat Kantor Angkatan Udara AS sebagaimana dikutip Defense News Rabu 22 Juni 2016.
Layanan ini akan mengungkapkan setiap kelebihan biaya jika hal itu merupakan pelanggaran yang membutuhkan pemberitahuan kongres, kata Walden. Dia juga mengakui bahwa data kontrak bisa menjadi data public di tahun-tahun mendatang. “Tapi sekarang mungkin bukan waktunya untuk melakukan itu,” tambahnya.
Salah satu kritikus B-21 paling keras, Senator John McCain, R-Ariz, Rabu menegaskan bahwa ia tidak puas dengan argumen itu dan akan terus menekan Angkatan Udraa untuk memberikan informasi tambahan biaya.
“Angkatan Udara telah mengatakan kepada musuh-musuh kita biaya masing-masing pesawat, seperti apa, dan siapa yang membuat komponen yang paling penting. Semua ini tampaknya akan menjadi informasi yang lebih berguna untuk badan intelijen asing dari nilai kontrak keseluruhan,” katanya dalam sebuah pernyataan.
Tapi tidak semua anggota parlemen setuju dengan McCain. Ketika Komite Angkatan Bersenjata Senat bertemu di sesi tertutup untuk membicarakan RUU kebijakan pertahanan tahunan, ada suara yang mendukung biaya tidak diungkap untuk menjaga aspek rahasia B-21.
“Ini bukan rahasia, itu klasifikasi untuk menjaga dari musuh-musuh kita,” kata Senator Bill Nelson.
