Pemerintah Inggris telah mengeluarkan izin ekspor senjata ke Arab Saudi senilai 7 juta poundsterling pada tiga bulan terakhir tahun 2015. Dengan tambahan itu maka total izin ekspor senjata yang dikeluarkan untuk Arab sejak negara tersebut menggelar misi tempur ke Yaman mencapai 2,8 miliar Euro atau sekitar Rp41 654 200 000 000
Adanya seruan untuk Inggris untuk menghentikan penjualan senjata ke Arab Saudi termasuk oleh panel PBB benar-benar tidak ngefek. Seruan dikeluarkan karena tuduhan Arab Saudi melakukan serangan secara acak mejadikan korban sipil berjatuhan.
Angka-angka yang dirilis Selasa 20 April 2016 sebagaimana dilansir The Guardian menunjukkan bahwa pemerintah Inggris telah mengeluarkan 122 izin untuk ekspor militer ke Arab Saudi sejak terlibat dalam konflik di Yaman yakni Maret 2015. Inggris telah mengeluarkan izin ekspor senilai 6.7 miliar Euro untuk senjata ke Arab Saudi sejak tahun 2010.
Pada kuartal akhir 2015, pemerintah mengeluarkan izin ekspor senilai lebih dari 7.2 juta termasuk 3 juta untuk ML4 yang mencakup ekspor granat, bom dan rudal. Ini disertai oleh delapan izin ekspor terbuka yang memungkinkan angkatan udara Saudi untuk membeli komponen tak terbatas untuk pesawat tempur tanpa mengajukan izin terpisah.
Arab Saudi adalah mitra Inggris yang paling penting dan strategis dalam penjualan senjata di Timur Tengah.
Mengomentari data terbaru ini , Andrew Smith dari Campaign Against Arms Trade (CAAT) mengatakan “Hampir 6.000 orang telah tewas dalam pemboman ke Yaman yang dipimpin Saudi. Inggris menyediakan pesawat tempur dan bom dan menjadi penyebab utama kehancuran dan terus saja menjual senjata. ”
Kategori senjata termasuk untuk ekspor senjata sejak pemboman Yaman mencakup sekitar 1.7 trilun izin kategori ML10 untuk pesawat, helikopter dan pesawat, 1,1 miliar Euro lisensi ML4 untuk granat, bom dan rudal dan 430.000 Euro lisensi ML6 untuk kendaraan lapis baja dan tank.
Pemerintah Inggris telah mengurangi izin impor senjata ke Arab. Sejak Maret 2015 pemerintah mengklaim tidak mengeluarkan izin tunggal penjualan senjata karena bisa digunakan untuk tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Pemerintah Inggris juga mengatakan telah diblokir tujuh izin dengan alasan adanya kemungkinan senjata jatuh ke pihak yang tidak diinginkan.
