Pemerintah Jepang pada Jumat meneruskan rencana undang-undang baru pertahanan, yang membuat negara tersebut dapat mengirim tentara ke luar negeri untuk pertama kali sejak Perang Dunia II.
Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe menjelaskan perubahan kebijakan –yang akan menjadi perubahan terbesar bagi pertahanan Jepang sejak pembentukan militer pasca-perang, 1954– diperlukan demi menghadapi tantangan baru, seperti, Tiongkok.
Namun, rancangan itu memicu protes besar dari warga setempat karena dinilai melanggar undang-undang dasar dan berpeluang menyeret Jepang ke sengketa, yang melibatkan Amerika Serikat.
Amerika Serikat mendukung rencana tersebut. Namun, Tiongkok, yang mempunyai pengalaman pahit pada masa penjajahan Tokyo, berulangkali menyatakan keberatan.
“Kami baru-baru ini mendengar bahwa perlawanan publik Jepang semakin keras. Kami meminta Jepang untuk mendengarkan suara domestik maupun internasional, serta belajar dari sejarah demi menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Hong Lei kepada sejumlah wartawan pada Jumat.
Partai penguasa di Jepang, Partai Demokratik Liberal, kini mendesak agar majelis tinggi perwakilan rakyat mengesahkan undang-undang perubahan peran militer sebelum dimulainya hari libur lima hari pada Sabtu depan. Pada saat itulah diperkirakan gelombang demonstrasi besar akan muncul.
Partai Abe menguasai sebagian besar kursi majelis tinggi. Namun demikian sejumlah partai oposisi tengah menyerahkan mosi kecaman sekaligus mosi tidak percaya di majelis rendah untuk menghalangi pemungutan suara atas undang-undang militer baru. Dua mosi tersebut kalah oleh suara mayoritas.
Undang-undang itu, yang akan merevisi larangan pertahanan diri kolektif atau membela negara sahabat yang terkena serangan, itu akan dibahas dalam sidang paripurna setelah disahkan oleh panel majelis tinggi.
Di luar gedung parlemen, ribuan pengunjuk rasa datang setiap hari sepanjang pekan ini. Mereka meneriakkan slogan “batalkan rancangan undang-undang perang” dan “mundur Abe.” Sejumlah pengamat mengatakan bahwa rancangan undang-undang militer yang baru merupakan penghinaan terhadap konstitusi dasar yang cinta damai. Dia juga menilai Abe telah menggunakan cara otoriter dalam mendorong pengesahan.
“Isi, proses, dan doktrin dari rancangan undang-undang pertahanan ini berisiko mengubah jalur yang telah kami lalui selama 70 tahun terakhir sebagai negara damai dan demokratis,” kata tokoh dari oposisi Partai Demokrat, Yukio Edano.
