Korea Utara melalui duta besarnya untuk Indonesia Ri Jong Ryul mengkritik acara Simposium Hak Asasi Manusia (HAM) di Korea Utara yang diadakan di Indonesia karena negaranya tidak pernah diinformasikan bahkan tidak diundang dalam kegiatan tersebut.
“Simposium yang membahas HAM di Korea Utara dilaksanakan tanpa pernah mendiskusikan apapun dengan negara kami. Tidak pernah ada informasi maupun undangan kepada kami terkait hal ini,” kata Ri di Kedutaan Besar Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK), Jakarta, Selasa (10/02/2015).
Ri mengatakan pihaknya telah mengajukan tuntutan resmi kepada pemerintah Indonesia, partai politik dan bahkan interpol di Jakarta untuk bisa mendapatkan semua informasi tentang kegiatan yang diinisiasi oleh pihak Korea Selatan dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
Dia juga menyesalkan simposium ini diadakan di Indonesia, negara yang memiliki hubungan sangat baik dengan Korea Utara (DPRK). “Simposium di Jakarta bisa menjadi pintu masuk bagi pihak-pihak yang menentang DPRK untuk menanamkan pandangannya tentang Korea Utara di Indonesia,” ujar dia.
Walaupun tidak diundang, Dubes Korut mengatakan pihaknya tetap mengirimkan delegasi untuk memantau acara itu yang diadakan di Hotel Sultan.
Duta Besar DPRK pun meminta kepada panitia pelaksana simposium untuk segera menghentikan acara. “Masalah HAM di DPRK tidak seharusnya dibahas dengan Indonesia tanpa melibatkan Korea Utara. Untuk itu kami meminta agar acara tersebut dihentikan,” kata dia.
Simposium internasional ini terlaksana atas kerja sama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), LIPI, Perwakilan Indonesia untuk Komisi HAM Antarpemerintah ASEAN (AICHR Indonesia) serta Komisi HAM Korea Selatan (NHRCK).
Menurut situs resmi LIPI, Komnas HAM Korea telah menyelenggarakan simposium internasional terkait perkembangan HAM di Korea Utara sejak tahun 2004.
