Pemerintahan Presiden Joe Biden akan menghentikan sementara beberapa penjualan senjata asing Amerika. Rencana peninjauan penjualan senjata ke Arab Saudi dan jet Lockheed Martin F-35 ke UEA termasuk yang ditunda.
Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika menyebut penghentian sementara ini digambarkan sebagai tindakan administratif rutin yang biasa.
Tidak ditentukan kesepakatan mana yang akan ditunda, tetapi Bloomberg melaporkan sebelumnya kontrak untuk menjual jet F-35 Lockeed Martin ke UEA dan senjata ke Arab Saudi termasuk di antaranya.
Menurut Wall Street Journal, Amerika secara khusus ingin memastikan bahwa senjata Amerika tidak digunakan untuk melanjutkan kampanye militer pimpinan Saudi di Yaman.
Pada hari yang sama, Duta Besar UEA untuk Amerika Serikat Yousef Al Otaiba menguraikan pentingnya pengiriman jet tempur F-35. Menurutnya paket F-35 lebih dari sekadar menjual perangkat keras militer kepada mitra. Hal ini memungkinkan UEA untuk mempertahankan pencegah yang kuat terhadap agresi.
Reuters melaporkan beberapa jam sebelum pelantikan Joe Biden, Uni Emirat Arab telah menandatangani kesepakatan dengan Amerika untuk membeli 50 jet F-35 dan hingga 18 drone bersenjata. Penjualan ini sebagai kompensasi UEA menormalisasi hubungan dengan Israel.
Setelah apa yang disebut Abraham Accords ditandatangani pada September 2020, dengan Abu Dhabi menormalkan hubungan dengan Tel Aviv, Israel setuju untuk mengizinkan Washington menjual senjata tertentu mengingat bahwa keunggulan militer kualitatif Tel Aviv di wilayah tersebut telah diamankan. Sebelum normalisasi, Tel Aviv keberatan dengan pembelian senjata UEA dari Amerika.
Sementara beberapa anggota parlemen Amerika mengkritik UEA karena berpartisipasi dalam konflik Yaman dan melakukan upaya kongres untuk memblokir langkah Trump guna menjual senjata ke Abu Dhabi pada bulan Desember 2020.
Pada 20 Januari, Biden dilantik sebagai presiden AS, menggantikan Donald Trump. Menteri Dalam Negeri Anthony Blinken mengatakan pemerintahan baru saat ini sedang meninjau tindakan terbaru oleh Kabinet Trump, terutama penunjukan Houthi Yaman sebagai organisasi teroris dan sejumlah tindakan Rusia.
