Indonesia akhirnya mengakui harus meninggalkan rencana untuk membeli jet tempur Su-35 Rusia. TNI Angkatan Udara kini akan fokus untuk memburu jet tempur Rafale Prancis dan F-15 EX dari Amerika Serikat.
Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Fadjar Prasetyo mengatakan mengenai rencana pembelian Su-35 dengan berat hati harus ditinggalkan.
Fadjar menegaskan salah satu pertimbangan yang membuat pemerintah memilih untuk membeli Rafale dan F-15 EX adalah anggaran. Dia sama sekali tidak menyinggung tentang kabar ancaman dari Amerika bahwa Indonesia akan diberi sanksi jika nekad membeli jet tempur Rusia tersebut.
Dia hanya mengatakan Kalau yang bayar tidak mau ke sana atau artinya Rusia, maka TNI Angkatan Udara juga tidak bisa nyebut-nyebut Su-35 terus. Jadi arahnya ke Rafale.
Fadjar mengatakan bahwa kini banyak negara yang menyukai Rafale. Hal itu tercermin dengan adanya pembelian besar-besaran terhadap Rafale. Salah satunya adalah Uni Emirat Arab (UEA) yang membeli 80 unit Rafale beberapa waktu lalu.
Tetapi belum jelas apakah dengan membeli Rafale Indonesia juga akan membeli F-15 EX. Kabar awal menyebutkan Indonesia berencana akan memboyong 35 jet Rafale dan 8 unit.
Namun Prasetyo mencatat jika Indonesia memilih F-15EX pengiriman pesawat tempur multiperan tersebut baru bisa dimulai pada awal 2027.
Setiap pesawat tempur baru akan digunakan bersama armada Lockheed Martin F-16C/D Fighting Falcon dan Sukhoi Su-27/30 Flanker Rusia yang sudah diperbaharui. Yang pertama sebelumnya dioperasikan oleh Angkatan Udara Amerika.
Indonesia sedang mencari pesawat untuk memenuhi kebutuhan pertahanan udara yang semakin mendesak, tetapi masalah anggaran dan daftar panjang kebutuhan pertahanan menghalangi upaya untuk mengisi kesenjangan pertahanan udara negara, yang terdiri dari lebih dari 17.000 pulau yang membentang dari tepi timur Samudera Hindia hingga Papua Nugini.
Indonesia sebelumnya juga menyatakan minatnya untuk membeli armada jet tempur Eurofighter Typhoon Austria, yang ditarik dari layanan oleh negara Eropa sebelum waktunya karena biaya dan skandal korupsi.
