Sebuah panel PBB menyimpulkan militer Rusia melakukan pemboman “sembarangan” terhadap warga sipil di Suriah tahun lalu. Lembaga yang dibentuk untuk menyelidiki konflik tersebut juga mengatakan pelanggaran hak asasi manusia dalam konflik sembilan tahun itu terus berlipat ganda.
Menurut laporan Komisi Penyelidikan PBB untuk Suriah dalam satu serangan tahun lalu, serangan udara Rusia menargetkan kelompok warga sipil yang terlantar di daerah pedesaan yang dikelilingi oleh ladang pertanian di Idlib selatan,.
“Serangan itu menewaskan 20 orang, termasuk delapan wanita, satu di antaranya hamil, dan enam anak, “demikian laporan yang diterbitkan Senin dan dikutip Bloomberg. Orang-orang yang diwawancarai oleh panel mengatakan tidak ada target militer di dekatnya.
Laporan itu menandai pertama kalinya panel PBB secara langsung menuduh Rusia berperan dalam menargetkan warga sipil di daerah-daerah yang dikuasai pemberontak di Suriah. Selain tempat penampungan pedesaan, laporan itu mengidentifikasi Rusia bertanggung jawab atas pemboman sebuah di pasar yang ramai, menewaskan puluhan warga sipil dan juga seorang pekerja medis yang bergegas ke lokasi pemboman pertama pada 22 Juli.
Laporan itu menyatakan, Kementerian Pertahanan Rusia membantah bahwa pesawatnya ada di daerah itu, tetapi panel PBB mengatakan data itu meyakinkan.
“Berdasarkan bukti yang tersedia, termasuk kesaksian saksi, rekaman video, citra data serta laporan oleh pamantau penerbangan, intersepsi komunikasi penerbangan dan laporan pengamatan peringatan dini, Komisi memiliki alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa pesawat Rusia ikut serta dalam serangan,” kata Panel PBB.
“Dalam kedua insiden itu, Angkatan Udara Rusia tidak mengarahkan serangan ke sasaran militer tertentu, yang merupakan kejahatan perang karena melancarkan serangan tanpa pandang bulu di wilayah sipil.”
Rusia memiliki andil kuat dalam mendukung upaya Presiden Suriah Bashar al-Assad untuk mengkonsolidasikan kekuasaan sejak tahun 2015. Keterlibatan Moskow membantu mengubah gelombang konflik, ketika rezim Assad yang hampir terjatuh bisa bangkit lagi.
Komisi Penyelidikan Internasional Independen tentang Republik Arab Suriah diamanatkan oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk menyelidiki dan mencatat semua pelanggaran hukum internasional sejak Maret 2011. Laporan ini dijadwalkan akan disajikan pada 10 Maret di Dewan Hak Asasi Manusia di Jenewa.
