Presiden Amerika Donald Trump mengatakan ia tidak keberatan dengan keputusan Presiden Filipina Rodrigo Duterte untuk mengakhiri perjanjian militer yang telah berlangsung beberapa dekade dengan Amerika Serikat, suatu posisi yang bertentangan dengan menteri pertahanannya yang memandang tindakan itu dengan cemas.
Duterte pada Selasa 11 Februari 2020 mengumumkan pengakhiran Perjanjian Kunjungan Pasukan (VFA) yang telah berusia dua dekade. Menteri Pertahanan AS Mark Esper menyebut keputusan itu “tidak menguntungkan” ketika Washington dan sekutunya menekan China untuk mematuhi “aturan internasional” di Asia.
Kedutaan Besar Amerika di Manila menyebutnya sebagai langkah serius dengan implikasi yang signifikan. Keputusan Duterte, dipicu oleh pencabutan visa Amerika yang dipegang oleh mantan kepala polisi yang memimpin perang berdarah Duterte melawan narkoba, mengambil efek hukum dalam 180 hari dan pejabat Amerika telah menyatakan harapannya itu dapat dibatalkan atau ditunda.
“Saya tidak keberatan jika mereka ingin melakukan itu, itu akan menghemat banyak uang,” kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih ketika ditanya tentang langkah Duterte dan apakah ada yang bisa dilakukan untuk mendapatkan dia untuk mempertimbangkan kembali. “Pandangan saya berbeda dari yang lain,” tambahnya Rabu 12 Februari 2020.
Trump sering menyatakan keinginan untuk membawa pasukan militer Amerika pulang dari pengerahan selama puluhan tahun di luar negeri dan memiliki beberapa sekutu bersenjata yang kuat untuk membayar lebih banyak untuk hak pertahanan Amerika.
Trump mengatakan Amerika Serikat telah membantu Filipina mengalahkan kelompok ISIS. Dia mengatakan memiliki “hubungan yang sangat bagus” dengan Duterte dan menambahkan: “kita akan lihat apa yang terjadi.”
Keputusan Duterte dapat menyulitkan kepentingan militer Amerika di wilayah Asia-Pasifik yang lebih luas saat ambisi China meningkat. Beberapa senator Filipina dengan cepat berusaha untuk memblokir langkah itu, dengan alasan Duterte tidak punya hak untuk secara sepihak membatalkan pakta internasional yang telah diratifikasi oleh senat negara itu.
VFA penting bagi aliansi AS-Filipina secara keseluruhan dan menetapkan aturan untuk tentara AS yang beroperasi di Filipina, bekas wilayah AS. Washington menyebut hubungan itu “ironclad,” — sukar sekali diubah — meskipun ada keluhan Duterte yang mencakup tuduhan kemunafikan AS dan perlakuan buruk.
Mengakhiri VFA mempersulit upaya Washington untuk mempertahankan kehadiran pasukan Asia-Pasifik di tengah gesekan atas kehadiran personel AS di Jepang dan Korea Selatan dan kekhawatiran keamanan tentang China dan Korea Utara.
Esper merujuk periode sebelum keputusan Duterte mulai berlaku ketika berbicara kepada wartawan pada Selasa.
“Seratus delapan puluh hari. Kita harus mengatasinya, dan kita akan mengambil napas dalam-dalam dan mengambilnya satu hari pada suatu waktu. Saya tidak terlalu bersemangat tentang hal-hal ini. Kami memiliki proses yang harus kami selesaikan.”
Beberapa anggota parlemen di Filipina prihatin bahwa tanpa VFA, dua pakta lain yang membentuk aliansi AS yang sudah lama ada dengan Manila tidak akan relevan, yaitu Perjanjian Kerja Sama Pertahanan yang Ditingkatkan 2014 yang dibuat di bawah pemerintahan Obama, dan Perjanjian Pertahanan Bersama tahun 1951.
Para pendukung perjanjian mengatakan mereka telah membantu mencegah militerisasi China di Laut China Selatan dan US$ 1,3 miliar bantuan pertahanan AS sejak tahun 1998 sangat penting dalam meningkatkan kemampuan pasukan Filipina yang kekurangan sumber daya.
