Dua peneliti di Universitas Sains dan Teknologi Norwegia atau Norwegian University of Science and Technology (NTNU) di Trondheim diperiksa dengan tuduhan pelanggaran data dan sedang diselidiki oleh Police Security Service (PST) atas dugaan berbagi informasi sensitif dengan Iran.
Kedua peneliti tersebut dilaporkan mengundang ilmuwan tamu dari Iran tanpa memberitahu manajemen atau mengikuti prosedur yang berlaku.
“Penelitian ini terkait dengan lingkungan yang lebih kecil, termasuk peneliti tamu dari Iran. Pertanyaan kunci bagi kami adalah untuk mengetahui apakah penelitian ini dapat menjadi penting untuk pembuatan senjata pemusnah massal, ”kata Direktur Komunikasi PST Trond Hugubakken kepada televisi NRK Norwegia.
“Sampai sekarang, dua karyawan NTNU dituduh berkontribusi terhadap pelanggaran data dengan menyediakan akses tidak sah ke sistem komputer,” jelas Hugubakken.
Dia memastikan penyelidikan akan diperluas. “Interogasi masih dilakukan, dan bukti teknis sedang diperoleh. Investigasi masih dalam tahap awal dan diyakini memakan waktu, ”tutup Hugubakken.
Kedua peneliti juga diskors dari posisi mereka di Institute of Mechanical Engineering and Manufacturing (MTP) NTNU dan dilarang berada di universitas. Wakil Presiden NTNU untuk penelitian Bjarne Foss menekankan bahwa para peneliti memiliki akses ke laboratorium teknologi tinggi di mana bahan-bahan canggih, seperti paduan logam, dianalisis.
“Kelompok peneliti ini, baik staf NTNU dan peneliti tamu Iran, menggunakan lab khusus, yang disebut lab Nano-mekanik, relatif intensif selama periode waktu yang singkat,” tambah Foss.
Sebagai tanggapan, NTNU sekarang memperketat penggunaan laboratorium dan fasilitas lain. “Kami harus seterbuka mungkin, sementara pada saat yang sama ditutup seperlunya. Sistem harus didasarkan pada rasa saling percaya, ”kata Foss.
Iran saat ini tidak diketahui memiliki senjata pemusnah massal dan telah menandatangani sejumlah perjanjian yang menolak kepemilikan mereka, termasuk Konvensi Senjata Biologis, Konvensi Senjata Kimia, dan Perjanjian Non-Proliferasi. Iran memiliki pengetahuan langsung tentang dampak senjata pemusnah massal, karena puluhan ribu tentara dan warga sipil Iran menjadi korban senjata kimia selama Perang Iran-Irak tahun 1980-an.
Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, bersama dengan anggota ulama lainnya, mengeluarkan fatwa menentang pengembangan, produksi, penimbunan, dan penggunaan senjata nuklir