Otoritas Irak akan membatasi gerak pasukan koalisi internasional yang ada di negara tersebut. Pasukan internasional yang dipimpin Amerika masih akan diizinkan untuk berkonsultasi, mempersenjatai dan melatih personil militer Irak dan pasukan keamanan, tetapi pasukan akan dipindahkan.
Abdul-Karim Khalaf, seorang juru bicara keamanan untuk perdana menteri Irak, mengatakan kepada wartawan Senin 6 Januari 2020 pemerintah Irak membatasi pergerakan pasukan asing di darat dan di udara.
Proses ini dimulai sehari setelah anggota parlemen Irak mengadopsi resolusi yang mendesak pemerintah untuk mengakhiri kehadiran pasukan asing dari negara itu. Belum ada kabar dari pemerintah tentang apakah resolusi itu diratifikasi.
Amerika dan negara-negara sekutu Barat melakukan intervensi di Irak atas permintaan pemerintah setempat pada tahun 2014, setelah munculnya ISIS, hanya tiga tahun setelah mengakhiri pendudukan yang dimulai pada tahun 2003. Di lapangan, koalisi itu kebanyakan diwakili oleh pasukan Amerika , dengan sekitar 5.200 tentara Amerika baik di Irak maupun Suriah.
Resolusi hari Minggu disahkan dengan dalih resmi bahwa para teroris telah dikalahkan, meskipun alasan yang mendasari sebenarya adalah kemarahan pada serangan udara Amerika baru-baru ini yang menewaskan Qassem Soleimani pada hari Jumat di ibukota Irak, Baghdad.
Abdul-Karim Khalaf menyebut serangan itu, yang sebelumnya tidak disetujui dengan Irak sebagai “kebodohan [yang] tidak mungkin dibungkam.”
Kementerian luar negeri Irak pada hari Minggu memanggil duta besar Amerika untuk mengutuk serangan itu sebagai “pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan Irak.”
Presiden Donald Trump telah mengancam Irak dengan sanksi keras jika pasukan Amerika dipindahkan. “Kami memiliki pangkalan udara yang sangat luar biasa mahal di sana,” katanya kepada wartawan. “Biaya miliaran dolar untuk membangun. Kami tidak akan pergi kecuali mereka membayar kami untuk itu. ”