Korps Marinir Amerika sedang menjalankan upaya untuk mengisi sekitar 200 posisi di unit operasi psikologis atau PsyOp Marines. Personel ini akan dibentuk untuk dapat mempengaruhi perilaku aktor asing
Mayor Sharon Hyland Sisbarro, seorang juru bicara Korps Marinir mengatakan selain membuat dampak pada emosi dan motif musuh, Marinir PsyOp Amerika juga harus mampu mengatasi serangkaian persyaratan kebugaran yang ketat.
“Kemampuan Korps Marinir untuk mempengaruhi audiens target asing adalah fungsi penting untuk melakukan Operasi di Lingkungan Informasi,” kata Sisbarro sebagaimana dilaporkan Military.com.
Saat ini, ada 65 Marinir di military occupational specialty (MOS) yang dibentuk tahun lalu, Sisbarro menambahkan, memilih 20 tempat lagi yang tersedia bagi Marinir untuk dibawa ke lapangan pada tahun 2020. Jumlah lain akan diisi hingga 2025.
Menurutnya, Marinir PsyOp biasanya ditugaskan untuk melakukan Operasi Dukungan Informasi Militer atau Military Information Support Operations (MISO), dan mendukung penipuan militer.
Menurut Korps Marinir penipuan militer yakni menargetkan pembuat keputusan musuh dengan menargetkan pengumpulan, analisis, dan sistem penyebaran intelijen mereka.
“Tujuannya adalah untuk membuat musuh gagal menggunakan unit tempur atau pendukung untuk keuntungan terbaik mereka,” menurut penjelasan Marinir.
Mayor Craig Thomas, seorang juru bicara untuk Urusan Tenaga Kerja dan Cadangan mengatakan mereka yang bergabung dengan unit ini akan mendapat bonus besar.
Dia menjelaskan bahwa kopral, dan sersan dapat memenuhi syarat untuk bonus hingga $ 35.000 jika mereka bergerak ke lapangan. “Mereka yang menyetujui kontrak 72 bulan dapat memenuhi syarat untuk tambahan US$ 40.000 [sekitar Rp559 juta]”.
Pengembangan unit ini datang dengan latar belakang meningkatnya perang terhadap informasi yang salah di Amerika dan Uni Eropa yang diduga berasal dari negara-negara asing.
Pada bulan Oktober, Perwakilan Tinggi Uni Eropa Josep Borrell mengatakan bahwa memerangi kesalahan informasi telah menjadi tekanan politik pada negara-negara yang tidak memenuhi standar UE, khususnya Rusia.
