Angkatan Laut Kerajaan Thailand sedang bersiap untuk menghadapi apa yang disebutnya “situasi baru” setelah mengetahui Myanmar akan mengirim kapal selam serangannya ke Laut Andaman untuk misi keamanan.
Juru bicara dan wakil kepala staf Thailand Prachachart Sirisawat mengatakan kapal selam diesel-listrik Kelas Kilo yang diperoleh Myanmar dari India, dijadwalkan mulai beroperasi mulai 24 Desember 2019.
Komando Area Angkatan Laut ke-3, yang mengawasi wilayah-wilayah di Laut Andaman, telah diperintahkan untuk mengawasi kapal selam, yang dapat beroperasi di bawah air hingga 45 hari.
“Myanmar berencana untuk menggunakan kapal selamnya untuk “keamanan dan perlindungan kepentingan maritimnya”, kata Vice Admiral Prachachart yang juga Direktur Jenderal Kantor Manajemen Akuisisi Angkatan Laut sebagaimana dilaporkan Bangkok Post Senin 8 Desember 2019.
Pemerintah India telah membeli kapal selam Kelas Kilo buatan Rusia sejak 1980 dan membuat penyesuaian lebih lanjut untuk meningkatkan kapasitas di galangan kapal mereka.
Kapal dengan bobot perpindahan 3.000 ton ini terkenal dengan kemampuannya beroperasi dengan tenang.
Kapal selam ini dapat dilengkapi dengan berbagai jenis senjata dan dapat menyelam hingga kedalaman 300 meter dan menampung 52 perwira.
“Myanmar akan meningkatkan efisiensi militernya,” kata Prachachrat, merujuk pada rencananya untuk mengadakan pembicaraan dengan Rusia untuk membeli lebih banyak kapal selam Kelas Kilo.
Thailand juga sedang dalam proses membeli tiga kapal selam dari China menjadikan negara tersebut akan memiliki kapal selam pertama setelah lebih dari 60 tahun.
Angkatan Laut Thailand menandatangani perjanjian untuk membeli kapal selam Kelas Yuan S26T senilai 13,5 miliar baht dari China pada 2017.
Pembangunannya dimulai pada 7 September tahun lalu di China, dan diharapkan akan dikirim ke angkatan laut Thailand pada tahun 2023.
Angkatan Laut juga dilaporkan telah meminta pemerintah untuk mengalokasikan 12 miliar baht untuk membeli kapal selam kedua, tetapi keputusan akhir akan bergantung pada Dewan Perwakilan Rakyat, yang sedang mempertimbangkan permintaan anggaran 3,2 triliun baht negara untuk tahun fiskal 2020.
“Kami dijadwalkan untuk mengklarifikasi rencana pembelian hari ini,” kata Prachachart, merujuk pada pertemuan mereka dengan komite khusus DPR, yang telah dibentuk untuk meneliti rincian anggaran.
Prachachart juga menolak desas-desus tentang penangguhan anggaran pembelian kapal selam dan memilih membeli fregat yang lebih murah.