Direktur advokasi Human Rights Watch (HRW) Mary Wareham percaya penggunaan senjata mematikan yang sepenuhnya otonom atau lethal autonomous weapons systems telah muncul sebagai “salah satu ancaman paling mendesak bagi kemanusiaan” di dunia saat ini. Dia mengkritik keras negara-negara terkemuka karena gagal mengambil langkah-langkah yang memadai untuk mengatasi masalah tersebut.
Pakar telah mengeluarkan peringatan bahwa robot pembunuh berpotensi dapat “menghapus petak populasi manusia dengan serangan yang tidak bertanggung jawab.”
Menjabarkan risiko AI di medan perang, direktur advokasi divisi senjata HRW menulis dalam surat terbuka yang diterbitkan oleh HRW:
“Kekuatan militer utama berlomba untuk memiliki senjata yang memilih dan menembak sasaran tanpa kontrol manusia yang berarti. Ini meningkatkan momok sistem senjata amoral, tidak bertanggung jawab, sebagian besar tidak terkendali – robot pembunuh. Ini juga mendorong kekhawatiran proliferasi yang meluas dan perlombaan senjata untuk ketidakstabilan global dan regional. ”
Membunyikan alarm
Ahli menekankan bahwa banyak negara mulai membunyikan alarm pada sistem senjata ini. Salah satunya pada pertengahan November Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada pertemuan tahunan Konvensi Senjata Konvensional atau Convention on Conventional Weapons (CCW) menyerukan perjanjian internasional untuk melarang robot pembunuh, Dia menyatakan bahwa “mesin yang memiliki kekuatan dan keleluasaan untuk membunuh tanpa campur tangan manusia secara politis tidak dapat diterima dan cela secara moral”.
Kelompok kampanye Stop Killer Robots telah menyerukan perjanjian global yang sepenuhnya melarang penggunaan senjata yang sepenuhnya otonom.
Mary Wareham menyesalkan fakta bahwa tidak ada kemajuan yang dicapai dalam upaya meluncurkan perundingan mengenai perjanjian untuk melarang serta membatasi senjata yang sepenuhnya otonom pada pertemuan CCW di PBB di Jenewa.
Sebagai gantinya, negara-negara sepakat untuk menghabiskan dua tahun berikutnya mengembangkan “kerangka kerja normatif dan operasional” untuk mengatasi masalah yang diangkat oleh sistem senjata semacam itu.
“Tujuan samar-samar ini jauh dari apa yang dibutuhkan. Satu-satunya tanggapan yang tepat adalah meluncurkan negosiasi untuk melarang robot pembunuh,” desak ahli.
Human Rights Watch mengatakan sebelumnya pada bulan November 2019 hampir tiga dari setiap empat orang menanggapi jajak pendapat baru di 10 negara Eropa ingin pemerintah mereka bekerja untuk perjanjian internasional yang melarang sistem senjata otonom mematikan.
Sebanyak 73 persen responden menginginkan negara-negara Eropa untuk mengambil tindakan guna mendukung larangan sistem senjata yang dapat memilih dan menyerang sasaran tanpa kontrol manusia yang berarti.
Di Belanda misalnya, 80 persen responden mendukung pemerintah Belanda yang mendukung larangan semacam itu. Survei, yang dilakukan pada bulan Oktober, termasuk responden di Belgia, Finlandia, Jerman, Hongaria, Italia, Irlandia, Norwegia, Belanda, Spanyol dan Swiss.
