Perdana Menteri Australia Scott Morrison telah mengisyaratkan kesiapan negaranya untuk bergabung dengan koalisi maritim anti-Iran pimpinan Amerika di Teluk Persia.
Dalam anggukan yang jelas kepada Iran, ia mengatakan kepada wartawan pada Rabu 21 Agustus 2019 bahwa “perilaku tidak stabil ini merupakan ancaman bagi kepentingan Australia di kawasan itu.”
“Pemerintah telah memutuskan bahwa adalah kepentingan nasional Australia untuk bekerja dengan mitra internasional kami untuk berkontribusi. Kontribusi kami akan terbatas dalam cakupan dan akan terikat waktu, ”tandas Morrison sebagaimana dilaporkan Sputnik.
Pernyataan itu muncul setelah Presiden Iran Hassan Rouhani menegaskan kembali pekan lalu bahwa ia menolak rencana Washington untuk menciptakan koalisi angkatan laut melawan Teheran di Teluk Persia dan tidak perlu menarik pasukan asing untuk menjaga keamanan di wilayah tersebut.
Dia juga menunjukkan kesediaan Iran untuk memastikan keamanan kawasan ini bersama dengan negara-negara di wilayah tersebut, seperti yang telah dilakukan di masa lalu.
Pernyataan itu menyusul pengumuman Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace minggu lalu bahwa London akan bergabung dengan misi maritim pimpinan Amerika di Teluk Persia yang disebut Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo sebagai “kemenangan untuk multi-lateralisme yang efektif”.
Hingga kini, Inggris tetap menjadi sekutu satu-satunya amerika yang telah mengatakan “ya” pada proposal Washington untuk bergabung dengan misi Teluk Persia. Sebelumnya, permintaan serupa dikirim oleh Amerika ke Prancis, Jepang, Norwegia, Belgia dan Korea Selatan, dengan pemerintah mereka belum diumumkan.
Bulan lalu, Amerika melayangkan gagasan untuk menciptakan koalisi maritim untuk berpatroli di Teluk Persia untuk memastikan kebebasan navigasi di wilayah tersebut.
Proposal itu menyusul penyitaan kapal tanker minyak berbendera Inggris, Stena Impero oleh Garda Revolusi Iran di Teluk pada 19 Juli 2019dengan tuduhan pelanggaran aturan maritim. Penyitaan ini didahului dengan penahanan kapal tanker Iran Grace 1 di dekat Selat Gibraltar karena dugaan pelanggaran sanksi Uni Eropa.
