Indonesia Nunggak Rp3,5 Triliun di Program KFX, Imbal Dagang Dinilai Tak Menarik

Indonesia Nunggak Rp3,5 Triliun di Program KFX, Imbal Dagang Dinilai Tak Menarik

Seoul mengambil sikap hati-hati atas keraguan Indonesia baru-baru ini mengenai pembagian biaya proyek jet tempur bersama, dengan mengatakan kedua negara masih bernegosiasi.

“Diskusi sedang berlangsung antara kedua negara mengenai pembagian biaya, tetapi kami tidak dapat memberikan komentar lebih lanjut tentang kemajuan negosiasi pada titik ini,” kata Wakil Juru Bicara Kementerian Roh Jae-cheon

Menurut Kementerian Pertahanan Nasional Korea Selatan, kontribusi Indonesia untuk proyek ini sekitar 1,7 triliun won (sekitar Rp20 triliun) atau 20 persen dari total 8 triliun won total biaya yang dibutuhkan.

Pembayaran seharusnya selesai pada 2026. Indonesia sejauh telah membayar sekitar 220 miliar won atau sekitar Rp2,6 triliun padahal yang seharusnya dibayar hingga sekarang adalah 520 miliar won  yang berarti masih nunggak pembayaran sekitar 300 miliar won atau sekitar Rp3,5 triliun.

Komentar Kementerian Pertahanan Korea Selatan ini muncul setelah Indonesia dilaporkan sedang berusaha untuk menegosiasikan kembali persyaratan kontrak untuk pengembangan bersama pesawat tempur KF-X / IF-X untuk angkatan udara kedua negara, yang ditandatangani oleh kedua negara pada tahun 2014.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia, Wiranto mengatakan bahwa negara tidak memiliki uang untuk menutupi bagiannya dari proyek jet, karena itu membuat pengeluaran infrastruktur menjadi prioritas. Menteri Indonesia mengatakan negara itu mempertimbangkan untuk menawarkan pesawat CN-235 dari pembuat pesawat negara PT Dirgantara Indonesia sebagai bagian dari kontribusinya.

Sumber militer dan industri dari pihak Korea Selatan, bagaimanapun, mengatakan menerima pesawat CN-235 atau peralatan lain sebagai pengganti uang tunai tidak akan menjadi pilihan yang lebih disukai.

“Angkatan Udara Republik Korea (ROKAF) membutuhkan pesawat angkut berukuran besar sedangkan CN-235 adalah yang terkecil di antara pesawat angkut,” kata seorang pejabat ROKAF sebagaimana dilaporkan Korean Times Senin 29 Juli 2019.

Dia mengatakan ROKAF sudah membahas persyaratan untuk pesawat angkut yang lebih besar dari C-130 Hercules yang dimiliki sekarang ini.

Seorang pejabat pemerintah mengatakan Indonesia masih bersedia untuk melaksanakan proyek bersama, karena ia juga menginginkan jet tempurnya sendiri. Dia mengatakan proyek itu akan dilaksanakan sesuai jadwal terlepas dari Indonesia, karena sisa anggaran 8 triliun won dialokasikan sesuai rencana.

Pemerintah Korea Selatan menanggung 60 persen dari anggaran, dan Korea Aerospace Industries (KAI) akan berkontribusi 20 persen sisanya.

“Kita juga harus mempertimbangkan bahwa pemerintah Indonesia akan mengerahkan sekitar 50 jet tempur KF-X / IF-X setelah pengembangan selesai,” kata pejabat itu. Dari 168 jet tempur yang akan diproduksi, pemerintah Indonesia berencana untuk membeli 48. Korea Selatan akan memperkenalkan 120 pesawat tempur yang dikembangkan sendiri.

Para ahli militer mengatakan pemerintah Korea Selatan tampaknya tidak mau merusak hubungan persahabatannya dengan Indonesia, karena negara itu baru saja membeli kapal selam buatan Korea Selatan.

Pada bulan April, Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) Korea Selatan dan PT Pal mencapai kesepakatan untuk membangun tiga kapal selam dengan bobot lebih dari 1.400  tersebut. Pembangunan ini mengikuti kontrak pertama untuk tiga dari kapal selam pada tahun 2011.

Tetapi komitmen keuangan pemerintah Indonesia yang tidak pasti untuk proyek jet tempur bukan pertanda baik bagi pemerintah Korea Selatan.

“Inti dari proyek jet tempur KF-X / IF-X tidak hanya tentang mengganti pesawat lama ROKAF tetapi juga mencakup investasi dan pengembangan bersama,” kata Kim Dae-young, seorang peneliti di Institut Penelitian Korea untuk Strategi Nasional.

“Jika pemerintah Indonesia tidak akan membayar bagiannya, akan ada masalah termasuk pemerintah Korea Selatan yang membelanjakan lebih banyak uang pembayar pajak untuk proyek tersebut.”