Pemerintah Kanada Bayar Rp10 Triliun untuk Anggota Militer Korban Kekerasan Seksual
ilustrasi: militer wanita Kanada

Pemerintah Kanada Bayar Rp10 Triliun untuk Anggota Militer Korban Kekerasan Seksual

Pemerintah Kanada akan membayar hampir C$ 1 miliar atau sekitar Rp10,7 triliun kepada para personel militer wanita yang mengambil bagian dalam gugatan class action karena mengalmai pelanggaran seksual yang meluas.

“Tidak seorang pun seharusnya merasa tidak aman di tempat kerja mereka, di komunitas mereka,” kata Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau kepada wartawan Kamis 18 Juli 2019 sebagaimana dilaporkan CBC dan dikutip The Guardian.

“Ada banyak negosiasi dan diskusi dengan orang-orang yang bersangkutan dan perwakilan mereka dan kami senang bahwa kami mendapat penyelesaian yang dapat diterima oleh orang-orang yang terlibat,” kata Trudeau.

Menurut ketentuan perjanjian, pemerintah federal menyisihkan C$900 juta atau sekitar Rp9,6 triliun di mana C$ 800 juta akan dibayarkan kepada anggota saat ini dan mantan anggota Angkatan Bersenjata Kanada. Sisa C $ 100 juta dipatok untuk anggota Departemen Pertahanan Nasional.

Sebuah survei tahun 2016 menemukan bahwa 27% wanita di angkatan bersenjata telah mengalami pelecehan seksual selama menjalani karier mereka. Anggota militer dua kali lebih mungkin mengalami pelecehan seksual dibandingkan orang yang bekerja di tempat umum.

Anggota yang memenuhi syarat dari lembaga-lembaga ini akan dapat mengajukan antara C $ 5.000  hingga C $ 55.000 (sekitar Rp53 juta hingga Rp585 juta)sebagai kompensasi. Anggota yang mengalami “kerugian luar biasa” dan mereka yang sebelumnya mengajukan permohonan dan ditolak oleh Veterans Affairs Kanada mereka dapat menerima sebanyak C$ 155.000 atau sekitar Rp1,6 miliar.

Selain pembayaran, peserta juga akan dapat mengambil bagian dalam “Restorative Engagement Program”. Dalam program ini, mereka akan dapat memberi tahu anggota senior militer tentang pengalaman mereka dan membuat mereka diperhitungkan ketika militer mencoba mengubah budayanya.

Amy Graham, penggugat utama, mengatakan kepada Toronto Star bahwa dia berharap  restorative justice program akan membantu mengurangi jumlah korban. “Tetapi budaya militer sudah mendarah daging,” katanya, dan akan membutuhkan waktu untuk berubah.