Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo membuat langkah controversial dengan mempercepat penjualan senjata senilai US$8,1 miliar ke negara-negara Timur Tengah. Alasan adanya ancaman Iran menjadi dasar keputusan tersebut.
Penjualan senjata yang dipercepat tersebut ditujukan ke Yordania, Uni Emirat Arab dan Arab Saudi. Dalam siaran pers yang dikeluarkan pada hari 24 Mei dan berjudul “Pemberitahuan Darurat,” Pompeo mengatakan bahwa Kementerian Luar Negeri telah menyetujui penjualan 22 perjanjian penjualan senjata, termasuk kendaraan udara tak berawak taktis (UAV), rudal, suku cadang pesawat, dukungan logistik dan pelatihan militer.
Pompeo mengatakan dia memiliki wewenang untuk melewati Kongres Amerika melalui pasal 36 dari Undang-Undang Kontrol Ekspor Senjata.
“Menunda pengiriman ini dapat menyebabkan sistem terdegradasi dan kurangnya suku cadang dan pemeliharaan yang diperlukan yang dapat menciptakan masalah kelaikan udara dan interoperabilitas yang parah bagi mitra utama kami, selama masa meningkatnya volatilitas regional,” kata Pompeo sebagaimana dilaporkan Flightglobal Sabtu 25 Mei 2019.
“Kekhawatiran keamanan nasional ini telah diperburuk oleh penundaan berbulan-bulan Kongres dalam menangani persyaratan kritis ini, dan telah meragukan keandalan kami sebagai penyedia kemampuan pertahanan, membuka peluang bagi musuh Amerika untuk mengeksploitasi.”
Beberapa penjualan ke Uni Emirat Arab yang dipercepat, termasuk 20 drone taktis RQ-21A Blackjack seharga US$ 80 juta; 331 rudal anti-tank Javelin senilai US$ 102 juta; 20.004 Advanced Weilon Weapon System dipandu laser seharga US$ 900 juta; dan pelatihan Korps Marinir Amerika untuk Komando Pengawal Presiden Uni Emirat Arab sebesar US$ 100 juta.
Penjualan Arab Saudi yang diungkapkan termasuk dua paket dukungan pesawat dan suku cadang senilai US$ 2,6 miliar, dan dukungan untuk pesawat pengintai elektronik Tactical Air Surveillance System (TASS) RE-3A seharga US$ 136 juta.
Penjualan yang disetujui ke Yordania tidak diungkapkan dan permintaan untuk mengomentari transfer ke Amman tidak segera dijawab. Pompeo mengatakan bahwa ia tidak berencana untuk deklarasi darurat semacam ini menjadi rutin.
“Saya ingin tekad ini menjadi satu kali saja. Bagian 36 adalah otoritas yang telah lama diakui dan telah digunakan oleh setidaknya empat pemerintah sebelumnya sejak 1979, termasuk Presiden Reagan dan Carter, ”katanya. “Tindakan spesifik ini tidak mengubah proses peninjauan transfer senjata lama kita dengan Kongres.”
Namun, beberapa anggota Kongres telah secara terbuka menyuarakan penentangan mereka terhadap persetujuan penjualan senjata darurat, dengan beberapa bersumpah untuk memberlakukan undang-undang baru untuk membatasi penjualan.
