Sejumlah pengamat memperingatkan penambahan kapal non-militer China di Laut China Selatan yang stabil dapat meningkatkan risiko konflik dan merusak stabilitas di kawasan itu
Sebuah insiden baru-baru ini di mana hingga 275 kapal China terlihat di dekat pulau Thitu yang diduduki Filipina, bagian dari rantai Spratly yang disengketakan, membuat marah Manila dan menyoroti kekhawatiran tentang potensi titik nyala.
Kapal-kapal itu, sebagian besar kapal penangkap ikan, yang menurut sejumlah analis kemungkinan telah berlindung di fasilitas-fasilitas yang dibangun China di pulau-pulau buatan di Laut China Selatan.
“Gerombolan perahu memiliki daya tahan seperti itu karena kedekatan pulau-pulau buatan di daerah tersebut, seperti Subi, yang dapat menyediakan tempat berlindung yang siap untuk kapal-kapal ini di saat cuaca buruk,” kata Collin Koh, seorang peneliti di Sekolah Studi Internasional S. Rajaratnam di Universitas Teknologi Nanyang di Singapura sebagaimana dilaporkan South China Morning Post Minggu 5 Mei 2019.
“Kapal-kapal ini juga dapat mengundurkan diri ke fasilitas ini untuk beristirahat dan mengisi kembali pasokan serta kembali ke stasiun di lepas Pulau Thitu – meniadakan kebutuhan untuk kembali ke pelabuhan perikanan daratan.”
Di saat kegiatan militer China telah di bawah pengawasan ketat selama beberapa tahun terakhir, Beijing telah terus meningkatkan kehadiran non-militernya di wilayah tersebut, yang berisiko membuat marah negara-negara lain dengan klaim yang bersaing di Laut China Selatan.
Pada akhir Maret, Administrasi Keselamatan Maritim Guangdong, sebuah agen maritim sipil di bawah Kementerian Transportasi, mengatakan akan segera mulai membangun apa yang dikatakannya sebagai kapal patroli terbesar di negara itu, dengan berat 10.200 ton.
Kapal itu, yang diperkirakan akan diluncurkan sebelum September 2021 dan dapat secara signifikan meningkatkan penegakan hukum maritim serta kemampuan pencarian dan penyelamatan China, menurut kementerian tersebut.
Akhir tahun lalu kementerian mengatakan bahwa tiga pusat pengamatan laut telah mulai beroperasi di Fiery Cross Reef, Subi Reef dan Mischief Reef, tiga pulau terbesar yang dikembangkan Beijing dalam kelompok Spratly.
Pada bulan Januari, kementerian mengatakan pusat penyelamatan maritim juga telah dibangun di atas Fiery Cross Reef untuk mendukung misi penyelamatan jiwa.
Meski Beijing berpendapat bahwa fasilitas ini akan membantu memastikan keselamatan maritim, negara-negara lain tetap waspada – terutama mengingat garis yang kabur antara operasi kapal militer dan sipil di China, yang umumnya digambarkan sebagai “taktik zona abu-abu”.
Laksamana John Richardson, kepala Angkatan Laut Amerika, mengatakan kepada Financial Times bahwa China semakin sering menggunakan kapal-kapal non-militer, termasuk penjaga pantai dan milisi maritim, untuk menegaskan klaimnya di Laut China Selatan.
Sebagai tanggapan, dia telah memperingatkan rekannya dari China, Wakil Laksamana Shen Jinlong, bahwa Amerika akan mulai memperlakukan kapal-kapal ini seolah-olah mereka adalah bagian dari militer.
Tahun lalu kritik atas militerisasi Beijing Laut China Selatan meningkat setelah gambar satelit menunjukkan tujuh pesawat militer mendarat di landasan yang dibangun di Fiery Cross Reef, meskipun tujuan sebenarnya adalah sipil.
“Demikian juga, bangunan di pulau-pulau buatan yang sering digambarkan sebagai tempat perlindungan nelayan dan untuk keperluan sipil lainnya juga dapat digunakan oleh pasukan,” kata Koh.
“Berbagai fasilitas pengamatan laut yang ditempatkan di sekitar [pulau-pulau], yang seharusnya untuk mempromosikan penelitian hidrometeorologis dan juga untuk pemantauan lingkungan laut, juga dapat berkontribusi untuk operasi penegakan hukum militer dan maritim yang lebih baik di daerah tersebut.”
Zhang Mingliang, seorang profesor yang mengkhususkan diri dalam studi Laut China Selatan di Universitas Jinan di Guangzhou, mengatakan Beijing akan terus membangun fasilitas dan kapal-kapal non-angkatan laut untuk mengkonsolidasikan cengkeramannya di perairan, di mana Brunei, Malaysia, Filipina, Vietnam dan Taiwan juga punya klaim.
“Keunggulan China atas negara-negara Asia Tenggara dalam hal kekuatan non-angkatan laut sudah jelas,” katanya, seraya menambahkan mereka tidak akan bisa mengejar ketinggalan.
