Amerika Serikat mengakui selama tahun 2018 militernya menewaskan sekitar 120 warga sipil dan melukai 65 lainnya yang tersebar di Irak, Suriah, Afghanistan dan Somalia. Angka ini jauh lebih rendah daripada yang dilaporkan oleh kelompok pengawas.
Laporan tahunan Pentagon yang dikirimkan ke Kongres Kamis 2 Mei 2019, menunjukkan penurunan signifikan dari hampir 800 warga sipil yang tewas pada tahun 2017, sebagian karena laju operasi telah melambat terhadap ISIS di Irak dan Suriah.
Selama operasi di Afghanistan pada tahun 2018, 76 warga sipil tewas, dengan total 42 tewas di Irak dan Suriah, dan dua warga sipil tewas selama serangan di Somalia. Menurut laporan 20 halaman tersebut Pentagon menilai bahwa tidak ada warga sipil yang tewas di Libya atau Yaman.
Namun, korban sipil dalam laporan itu jauh lebih rendah daripada yang dilaporkan oleh kelompok pengawas.
Amnesty International Amerika mengatakan bahwa sementara laporan itu merupakan langkah selamat datang, lebih banyak diperlukan.
“Sayangnya, Departemen Pertahanan masih menghitung secara signifikan jumlah korban sipil yang disebabkan oleh operasi yang dipimpin Amerika, seperti yang ditunjukkan oleh laporan terbaru kami tentang korban sipil di Somalia dan di Suriah,” kata Daphne Eviatar, Direktur Keamanan untuk Hak Asasi Manusia di Amnesty International Amerika.
Amnesty International dan kelompok pemantau Airwars, dalam sebuah laporan yang diterbitkan akhir April, mengatakan serangan yang didukung Amerika untuk mengusir ISIS dari Raqqa pada 2017 menewaskan lebih dari 1.600 warga sipil.
Pada bulan Februari, Misi Bantuan PBB di Afghanistan (UNAMA) mengatakan 1.185 warga sipil tewas selama operasi yang dilakukan oleh pasukan pro-pemerintah pada tahun 2018.
Laporan Pentagon mengatakan ada perbedaan dalam penilaian korban sipil antara militer Amerika dan UNAMA karena mereka menggunakan metodologi yang berbeda.
Candice Tresch, seorang juru bicara Pentagon, mengatakan ini adalah tahun pertama laporan lengkapnya tidak diklasifikasi.
“Meskipun korban sipil adalah bagian dari perang yang tragis dan tidak dapat dihindari, tidak ada kekuatan dalam sejarah yang lebih berkomitmen untuk membatasi bahaya bagi warga sipil daripada militer Amerika, yang secara rutin menerapkan standar yang lebih melindungi warga sipil daripada yang dipersyaratkan oleh Hukum Konflik Bersenjata,” kata Tresch dikutip Reuters.
Pada bulan Maret, Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang mencabut kebijakan era Obama yang mewajibkan pejabat intelijen Amerika untuk melaporkan kematian warga sipil dalam serangan pesawat tanpa awak di luar zona perang aktif.
Presiden Barack Obama memberlakukan kebijakan tersebut pada tahun 2016 sebagai bagian dari upaya untuk lebih transparan tentang serangan drone setelah ia secara dramatis meningkatkan penggunaannya terhadap militan.
Baca juga:
Pasukan Koalisi Amerika Tewaskan 3.000 Lebih Warga Sipil Suriah
