PBB memastikan Korea Utara telah melanggar sanksi PBB. Dalam sebuah dokumen setebal 400 halaman yang dirilis oleh Panel Pakar PBB untuk Korea Utara Senin 11 Maret 2019 disebutkan Pyongyang telah melakukan peningkatan besar-besaran impor minyak dan ekspor batubara.
Selain itu Korea Utara juga berusaha menjual senjata di Timur Tengah dan meretas bank-bank di seluruh dunia.
Laporan itu muncul setelah gagalnya pembicaraan antara Presiden Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un di Hanoi, Vietnam bulan lalu. Kegagalan sebagian karena ketidaksepakatan mengenai kapan harus menghapus sanksi dalam pertukaran untuk langkah-langkah menuju denuklirisasi Pyongyang.
Laporan itu mengatakan bahwa Pyongyang telah membuat sanksi tidak efektif dengan meningkatkan jumlah transfer antar-kapal yang dilakukan di laut. Para pejabat Jepang telah mengamati kapal-kapal Korea Utara yang terlibat dalam transfer antar-kapal yang konon.
“Negara itu terus menentang resolusi Dewan Keamanan melalui peningkatan besar-besaran transfer kapal ke kapal minyak bumi dan batu bara,” kata laporan PBB itu sebagaimana dilaporkan CNN Selasa 12 Maret 2019.
Penjualan batubara Korea Utara secara historis merupakan salah satu ekspor paling berharga di negara itu. Sanksi PBB dimaksudkan untuk menghukum Pyongyang karena rudal 2017 dan uji coba nuklir membatasi jumlah batu bara yang negara itu boleh jual secara internasional. Langkah-langkah ini juga membatasi jumlah produk minyak dan energi yang diizinkan diimpor oleh negara.
Laporan itu menuduh bank dan perusahaan asuransi di seluruh dunia “tanpa sadar” memfasilitasi dan menyediakan “perlindungan untuk kapal yang terlibat dalam pengiriman kapal-ke-kapal ilegal produk minyak bumi, dan peningkatan jumlah kapal-ke-kapal transfer batubara. ”
Ia menambahkan bahwa Korea Utara juga telah berusaha memasok senjata kecil dan senjata ringan serta peralatan militer lainnya kepada pemberontak Houthi di Yaman, serta ke Libya dan Sudan, melalui perantara luar negeri.
Kim Song, utusan Korea Utara untuk PBB, Senin mengirim surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan Dewan Keamanan PBB untuk menghapus sanksi.
“Resolusi sanksi Dewan Keamanan terhadap DPRK [nama resmi Korea Utara], yang melarang pengiriman komputer dan perangkat elektronik lainnya yang banyak digunakan di masyarakat dan rumah saat ini, memang merupakan tindakan terhadap kemanusiaan untuk menghancurkan peradaban modern dan mengembalikan masyarakat ke zaman kegelapan [abad pertengahan], “tulis surat itu.
