Penasihat keamanan nasional Gedung Putih John Bolton memunculkan pertanyaan tentang niat Amerika Serikat di Venezuela setelah dia muncul di sebuah briefing dengan catatan berbunyi “5.000 pasukan ke Kolombia,” negara yang bertetangga dengan Venezuela.
Tidak segera jelas apa arti catatan Bolton dan apakah pemerintahan Presiden Donald Trump serius mempertimbangkan mengirim pasukan Amerika ke Kolombia.
Bolton memegang catatan di sebuah jumpa pers dengan wartawan untuk mengungkap sanksi besar-besaran terhadap perusahaan minyak milik negara Venezuela, PDVSA. Sebuah langkah terbaru Washington untuk menekan Presiden Nicolas Maduro untuk meninggalkan kantor.
Tidak jelas apakah pengungkapan catatan itu disengaja atau tidak. Namun tidak ada indikasi bahwa opsi militer semacam itu akan digunakan dalam waktu dekat.
Ditanya tentang foto yang menggambarkan catatan, seorang juru bicara Gedung Putih mengatakan pada Reuters: “Seperti yang dikatakan Presiden, semua opsi ada di atas meja.”
Juru bicara Pentagon Kolonel Rob Manning mengatakan jumlah personel militer Amerika di Kolombia tetap tidak berubah sebagai bagian dari kemitraan yang sudah ada sebelumnya.
Seorang pejabat Amerika yang meminta untuk tidak disebutkan namanya, mengatakan bahwa mereka “tidak melihat apa pun untuk mendukung” catatan Bolton.
Menteri Luar Negeri Kolombia Carlos Holmes Trujillo, dalam sebuah pernyataan pada Senin 28 Januari 2019 malam, mengatakan: “Kami tidak mengetahui signifikansi atau alasannya” untuk catatan Bolton.
Kolombia telah mengoordinasikan kebijakannya tentang Venezuela dengan sisa Kelompok Lima negara-negara Amerika Selatan dan Tengah dan akan terus melakukannya, tambahnya.
Mengirim pasukan militer Amerika ke Kolombia akan meningkatkan ketegangan dengan Venezuela, bahkan ketika pemimpin oposisi Juan Guaido mengatakan transisi damai kekuasaan mungkin terjadi.
Guaido, yang menyatakan dirinya sebagai presiden sementara Venezuela minggu lalu dengan dukungan Amerika mengatakan kepada penyiar Jerman pada hari Selasa bahwa ia adalah satu-satunya pemimpin sah negara itu.
