Operasi Angkatan Laut Amerika di Laut China Selatan dapat memicu konflik dan Amerika Serikat akan disalahkan jika terjadi bentrokan.
Peringatan itu datang ketika tim perdagangan China dan Amerika mengakhiri pembicaraan di Beijing yang telah meningkatkan harapan perang dagang habis-habisan dapat dihindari, tetapi kekhawatiran tetap ada bahwa ketegangan strategis antara kedua negara meningkat.
“Kapal perang kedua negara pasti akan berada dalam jarak dekat dan mudah untuk terjadi kesalahpahaman atau kesalahan penilaian, bahkan tabrakan,” kata Zhang Junshe, seorang peneliti di China’s PLA Naval Military Studies Research Institute, mengatakan kepada wartawan Kamis 10 Januari 2019.
“Jika ada bentrokan, penyebab utamanya adalah Amerika Serikat,” katanya sebagaimana dilaporkan Reuters dan dikutip JejakTapak.
Pada hari Senin, sebuah destroyer Angkatan Laut Amerika berlayar di dekat pulau-pulau yang disengketakan di Laut China Selatan tepat saat pembicaraan perdagangan dimulai. Beijing menyebut tindakan Amerika ini sebagai sebuah provokasi.
Zhang mengatakan setiap kali kapal perang Amerika memasuki perairan yang diklaim China, mereka tidak punya pilihan selain mengirim kapal perang untuk menghadapinya.
Zhang menambahkan sejak Trump berkuasa, ada 14 insiden kapal Angkatan Laut Amerika memasuki perairan yang diklaim China untuk melakukan apa yang militer Amerika disebut sebagai misi kebebasan navigasi.
China mengklaim hampir semua Laut China Selatan dan mencela Amerika Serikat dan sekutunya atas operasi angkatan laut di dekat pulau-pulau yang diduduki China.
Vietnam, Filipina, Brunei, Malaysia, Indonesia, dan Taiwan memiliki klaim yang bersaing di wilayah tersebut.
He Lei, mantan wakil presiden Akademi Ilmu Pengetahuan Militer China, mengatakan “pasukan asing” yang berusaha mencegah penyatuan China dan Taiwan dapat memaksa Beijing untuk menggunakan kekuatan guna membawa pulau itu ke bawah kendalinya.
“Pasukan asing yang berperan sebagai polisi dunia ikut campur dalam urusan China, untuk menghalangi dan merusak penyatuan China, adalah penyebab utama yang bisa memaksa daratan menggunakan kekuatan untuk menyelesaikan masalah Taiwan,” katanya kepada wartawan.
Presiden Amerika Donald Trump pekan lalu menandatangani undang-undang Asia Reassurance Initiative Act, yang menegaskan kembali komitmen Amerika ke Taiwan, termasuk penjualan senjata.
Presiden China Xi Jinping pada 2 Januari mengatakan tidak ada yang bisa mengubah fakta bahwa Taiwan adalah bagian dari China.
