Sejak Amerika mengobarkan apa yang mereka sebut sebagai ‘perang melawan teror’ sekitar 16 tahun lalu, jumlah tentara bayaran yang disewa oleh perusahaan militer dan keamanan swasta yang beroperasi di garis depan di Timur Tengah dan Afrika telah meningkat pesat.
Laporan War on Want yang bertajuk ‘Mercenaries Unleashed: The brave new world of private military and security companies’ yang diungkap tahun lalu mengungkapkan kondisi ini.
“Perusahaan militer swasta mengamuk di Irak dan Afghanistan, meninggalkan jejak pelanggaran HAM di belakang mereka Sekarang kita melihat kenaikan yang mengkhawatirkan dari tentara bayaran yang bertempur di garis depan daerah konflik di seluruh dunia. Itu adalah kembalinya ‘ Dog War'” kata John Hilary, Direktur Eksekutif War on Want kepada Sputnik beberapa waktu lalu.
Perusahaan militer dan keamanan swasta atau Private military and security companies (PMSC) telah mengeksploitasi konflik dan ketidakstabilan di wilayah yang dilanda perang dan membuat keuntungan besar setidaknya dalam 15 tahun terakhir. Selain itu jumlah mereka semakin banyak. Menurut laporan itu, dalam beberapa tahun terakhir saja ratusan perusahaan baru telah didirikan.
“Inggris adalah sebuah wilayah penting untuk industri PMSC. Pada puncak pendudukan, sekitar 60 perusahaan Inggris beroperasi di Irak. Sekarang ada ratusan PMSC Inggris yang beroperasi di daerah-daerah konflik di seluruh dunia, bekerja untuk mengamankan pemerintahan dan perusahaan terhadap berbagai ‘ancaman’, ” kata laporan itu.
Beberapa nama perusahaan yang disebutkan dalam laporan War on Want sudah cukup familiar. G4S, Aegis Defense Services Control Risks dan Olive Group adalah beberapa PMSC Inggris terkemuka, yang telah mengambil beberapa kontrak sangat besar dalam 15 tahun terakhir.
War on Want menemukan beberapa PMSC kecil seluruhnya terdiri dari mantan personil militer sementara organisasi yang lebih besar memiliki mantan militer di posisi kunci. CEO Aegis Defense Services Control Risks yang juga mantan Armored Brigade Commander, Graham Binns, pernah berkata: “Dalam dunia bisnis, orang ex-militer sudah mendapat banyak tawaran. Saya harap begitu pula.”
Laporan itu mengatakan pemerintah Inggris memilih untuk menutup mata dan membiarkan PMSC untuk mengatur diri mereka sendiri yang memungkinkan mereka untuk semakin mengeksploitasi celah hukum, tidak hanya di darat, tetapi juga di industri maritim. Perusahaan minyak khususnya tertarik menggunakan mereka untuk perlindungan aset di laut.
