Pemimpin Rusia, Jerman, Prancis dan Turki menekankan pentingnya gencatan senjata abadi di Suriah, dan mengatakan komite untuk membuat konstitusi baru hendaknya bersidang pada akhir tahun ini.
Pemimpin empat negara tersebut berkumpul dalam pertemuan puncak di Istanbul untuk membahas Suriah, tempat kekerasan pada pekan ini di kawasan utama dan terakhir dikuasai pejuang menyoroti kerapuhan perjanjian untuk menghindari serangan besar tentara pemerintah. Amerika, negara yang berperan besar pada konflik di Suriah justru tidak ikut dalam pertemuan penting ini.
Ankara, yang telah lama mendukung pejuang untuk menggulingkan Presiden Bashar al-Assad, dan Moskow, sekutu utama presiden Suriah itu, membuat perjanjian untuk menciptakan daerah bebas militer di kawasan Idlib, Suriah barat laut.
Idlib dan kawasan di dekatnya adalah benteng terakhir pejuang, yang mengangkat senjata pada 2011 menentang Bashar. Kawasan itu adalah tempat tinggal 3 juta orang, lebih dari setengahnya sudah melarikan diri ke wilayah lain, sementara pasukan pemerintah bergerak maju.
“Rusia dan Turki telah merundingkan perjanjian yang harus dilaksanakan ketat. Jaminan-jaminan dibuat. Kami semua akan waspada guna menjamin komitmen-komitmen ini dipenuhi dan gencatan senjata stabil dan lestari,” kata Presiden Prancis Emmanuel Macron kepada wartawan Sabtu 27 Oktober 2018.
“Kami berharap Rusia melakukan tekanan sangat jelas atas rezim (Suriah) yang sangat berutang kepadanya atas kelangsungannya.” Gempuran di Idlib menewaskan sedikitnya tujuh warga sipil pada Jumat. Jumlah korban tewas terbesar di sana sejak serangan-serangan udara Rusia berhenti pada pertengahan Agustus, kata satu pemantau perang.
Berdasarkan atas perjanjian mereka bulan lalu, Turki dan Rusia sepakat untuk membuat zona penyangga sepanjang 15-10 km ke wilayah pejuang yang harus dievakuasi seluruh senjata berat dan para pejuangnya.
Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Turki memenuhi kewajibannya terkait persetujuan mengenai Idlib. Proses itu tak mudah, dan Rusia berencana terus bekerja sama, kata dia.
Macron, Putin, Presiden Turki Tayyip Erdogan dan Kanselir Jerman Angela Merkel juga menyerukan pertemuan komite konstitusional pada akhir tahun ini, demikian komunike bersama mereka.
Erdogan mengatakan kepada wartawan, pertemuan itu hendaknya diadakan “sesegera mungkin”, dan berharap pertemuan diselenggarakan sebelum akhir tahun.
Peserta pertemuan perdamaian Suriah di Rusia pada Januari setuju membentuk komite beranggota 150 orang untuk menulis kembali konstitusi Suriah, dengan sepertiga dipilih oleh pemerintah, sepertiga oleh kelompok oposisi dan sepertiga oleh PBB.
