Presiden Venezuela Nicolas Maduro selamat dari upaya pembunuhan politik yang menggunakan bom yang dibawa pesawat nir-awak atau drone pada Sabtu 4 Agustus 2018.
Dia menyalahkan Kolombia dan Amerika Serikat atas apa yang dia sebut sebagai sebuah konspirasi sayap-kanan untuk membunuhnya.
Dalam pidato terbaru yang disiarkan televisi Maduro mengatakan bahwa “semua petunjuk mengarah” pada upaya kelompok sayap kanan.
Sebelumnya pada hari itu, beberapa drone yang membawa bahan peledak menargetkan Maduro saat memberikan pidato di sebuah acara militer di Caracas. Sebanyak tujuh prajurit terluka dalam serangan itu.
Selain itu dia mengatakan bahwa serangan pada Sabtu direncanakan di negara tetangga Kolombia. “Pesawat-pesawat itu datang untuk membunuh saya, namun saya dilindungi perisai cinta. Saya yakin saya masih bisa hidup bertahun-tahun lagi,” kata dia.
Maduro menamabhkan beberapa dari mereka yang bertanggung jawab untuk mengatur upaya pembunuhan yang gagal telah ditahan.
“Investigasi itu diluncurkan segera, telah bergerak maju, beberapa pelaku pembunuhan telah ditahan,” Maduro, yang tidak menunjukkan tanda-tanda stress.
Maduro mengklaim bahwa beberapa dari mereka yang merencanakan pembunuhan itu tinggal di negara bagian Florida, Amerika. Presiden Venezuela menyatakan harapannya bahwa Presiden Donald Trump akan berkolaborasi untuk membawa mereka yang bertanggung jawab atas upaya pembunuhan terhadap keadilan.
“Kami akan meminta pertanggungjawaban mereka yang tinggal di luar negeri, terutama di Amerika Serikat. Menurut temuan awal, banyak dari pelaku pembunuhan tersebut tinggal di Amerika Serikat, di negara bagian Florida. Saya berharap bahwa pemerintah Donald Trump akan siap untuk melawan kelompok-kelompok teroris yang melakukan upaya melawan negara-negara damai, dalam kasus kami – Venezuela,” kata presiden negara Amerika Selatan itu.
Venezuela terperosok ke dalam krisis politik dan sosial ekonomi yang mendalam karena kejatuhan harga minyak serta keputusan kepemimpinan. Pada bulan Mei, Maduro terpilih kembali sebagai presiden dengan sekitar 68 persen suara. Sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat, Argentina, Spanyol, Jerman, dan Kerajaan Inggris menganggap pemungutan suara sebagai tidak adil dan tidak sah.
