Perang narkoba yang dikobarkan Presiden Filipina Rodrigo Duterte selama dua tahun terakhir telah menelan korban 4.540 orang tewas. Namun Duterte menyatakan belum akan menghentikan perang tersebut karena dinilai masih jauh dari selesai.
Dokumen dari polisi nasional Filipina menyatakan para korban tewas ditembak karena melawan selama operasi yang digelar sejak 1 Juli 2016 – 30 Juni 2018.
Mengutip data yang didapat dari polisi nasional Filipina, Rappler melaporkan jumlah ini tidak termasuk angka dari operasi yang digelar lembaga hukum lainnya seperti lembaga penegakan hukum bidang obat di Filipina PDEA.
Menurut data versi PDEA, jumlah korban tewas selama perang narkoba mencapai 4.354 orang. Jumlah sabu atau methamphetamine yang berhasil disita sebanyak 2,736 kilogram. Dalam operasi ini, menurut PDEA, sebanyak 87 orang polisi tewas oleh bandar dan tersangka narkoba selama proses penggerebekan.
Sebanyak empat pejabat pemerintahan Filipina tewas pada pekan lalu sejak 2 — 7 Juli 2018 akibat ditembak orang tidak dikenal. Mereka adalah Wali Kota Tanauan, Antonio Halili, Wali Kota General Tinio, Ferdinand Bote, Wakil Wali Kota Trece Martires, Alex Lubigan, Kepala Desa Santa Catalina, Michael Magallanes. Rappler
Namun, data yang dimiliki lembaga swadaya masyarakat dan para advokat HAM menunjukkan jumlah korban sipil tewas akibat perang narkoba ini mencapai sekitar 20 ribu orang, termasuk akibat pembunuhan bermotif balas dendam.
Presiden Filipina Rodrigo Duterte pada Senin 23 Juli 2018 berjanji akan tetap mempertahankan momentum perang berdarahnya terhadap narkoba. Dalam pidato tahunannya dia mengatakan bahwa pertarungan yang telah berlangsung dua tahun tidak akan berhenti atau mengendor.
Duterte mengatakan kepada sidang gabungan Kongres bahwa kampanye anti-narkotika, yang telah membuatnya terkenal di dunia internasional, “jauh dari selesai”.
“Kekhawatiran Anda adalah hak asasi manusia, milik saya adalah kehidupan manusia,” katanya, seraya menambahkan bahwa kampanye sengitnya bertujuan untuk melindungi masyarakat dari obat-obatan terlarang, karena “kehidupan masa muda kita terbuang sia-sia” dan keluarga dihancurkan.
Duterte menegaskan kembali bahwa kebijakan luar negerinya tidak akan bersekutu dengan satu kekuatan apa pun, tetapi hubungan dengan musuh bersejarah China telah “memberi energi kembali”, membawa kerja sama yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam perang melawan kejahatan transnasional dan pembongkaran laboratorium obat rahasia.
Tetapi hubungan hangat itu tidak akan mengorbankan integritas teritorial dan kepentingan ekonomi Filipina di Laut China Selatan, tambahnya.
Duterte membaca pidatonya selama 50 menit secara penuh, tidak seperti dua pidato sebelumnya, ketika dia akhirnya membuang naskahnya untuk berimprovisasi sendiri.
Dia juga meminta Kongres untuk mengesahkan undang-undang untuk memberikan kontrak kerja yang tepat kepada jutaan orang dalam pekerjaan jangka pendek, untuk melindungi lingkungan dan memberikan minoritas Muslim hak untuk memerintah sendiri.
Ribuan perempuan, mahasiswa, aktivis sayap kiri, dan kelompok-kelompok berbasis gereja berkumpul di luar Kongres untuk mengecam apa yang mereka katakan sebagai kebijakan anti-miskin Duterte dan pelanggaran hak asasi manusia yang meluas.
Kepolisian nasional Filipina menganggap tingginya korban jiwa ini sebagai hal yang wajar mengingat tingkat kejahatan turun drastis sebanyak 20,4 persen.
Kepala polisi Filipina, Direktur Jenderal Oscar Albayalde, mengatakan polisi ingin memperbaiki proses penanganan penyalahgunaan obat-obatan terlarang ke depannya dengan mengedepankan proses rehabilitasi dan melibatkan publik.
Terkait perang narkoba Duterte ini, Pengadilan Kriminal Internasional telah menerima laporan dugaan pelanggaran HAM oleh polisi dan pemerintah Filipina.
Seperti dilansir Reuters, saat ini, lembaga internasional yang berbasis di Belanda itu sedang melakukan pengkajian apakah data yang ada mencukupi untuk menyidangkan kasus dugaan pelanggaran HAM berat ini termasuk memanggil Duterte untuk dimintai pertanggung-jawaban. Duterte sendiri telah menyatakan Filipina keluar dari keanggotaan lembaga ini menyusul dimulainya proses investigasi.
