Tetangga Indonesia di sisi selatan, Australia membelanjakan miliaran dolar untuk membeli drone mata-mata Amerika yang akan dapat terbang lebih tinggi dan lebih jauh dari pesawat terbangnya. Platform ini jelas akan meningkatkan operasi pengawasannya di wilayah jauh termasuk Laut China Selatan yang disengketakan.
Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull pada Selasa 26 Juni 2018 mengatakan, pemerintahnya menginvestasikan US$ 6 miliar atau sekitar Rp85 triliun untuk mengakuisisi enam MQ-4C Triton dari kontraktor pertahanan Amerika Northrop Grumman. Pembelian dilakukan melalui program kerja sama dengan Angkatan Laut Amerika Serikat.”
Triton akan melengkapi pesawat pengawasan yang saat ini sudah digunakan Australia untuk mensurvei perbatasan maritimnya, melakukan pencarian dan penyelamatan, dan melaksanakan latihan Freedom of Navigation di Laut China Selatan.
Menteri Industri Pertahanan Christopher Pyne mengatakan kepada Australian Broadcasting Corporation bahwa pesawat tak berawak yang dapat melakukan perjalanan hingga 25.000 mil, juga akan digunakan untuk melacak kapal asing, penyelundup dan perompak.
Pesawat, yang memiliki kemampuan de-icing, akan terbang jauh hingga Samudra Hindia utara, dan Antartika di wilayah selatan, di mana kegiatan memonitor aktivitas militer Australia atas Zona Ekonomi Eksklusif negara itu mencapai sekitar 4 juta mil persegi .
“Sangat penting bagi kami untuk mengetahui siapa yang beroperasi di daerah kami dan karena itu dapat menanggapi jika diperlukan untuk ancaman apa pun,” kata Pyne kepada ABC News.
“Australia bersikeras adalah haknya untuk dapat melakukan perjalanan melalui Laut China Selatan di perairan internasional seperti yang selalu kami lakukan, apakah itu dengan kapal atau dengan pesawat.”
Intelijen yang diperoleh Angkatan Laut Australia dari operasi pengawasannya akan dibagi dengan negara-negara lain yang menjadi anggota “Five Eyes ” yakni Amerika Serikat, Selandia Baru, Kanada, dan Inggris. Akuisisi drone ini pertama kali diumumkan oleh mantan Perdana Menteri Tony Abbott pada tahun 2014.
“Saya pikir ada pandangan bahwa ini sudah lama datang, perdana menteri sebelumnya telah berbicara tentang hal-hal ini, sekarang ini nyata, bukan hanya ide,” kata Michael Shoebridge, direktur pertahanan dan strategi di Australian Strategic Policy Institute. .
