Norwegia akan meminta Amerika Serikat untuk menggandakan jumlah Marinir mereka yang ditempatkan di negara itu untuk memberi keamanan lebih tinggi dari kemungkinan serangan Rusia.
Pemerintah di Oslo telah semakin khawatir pada Rusia setelah aneksasi Crimea pada 2014. Sekitar 330 Marinir Amerika dijadwalkan meninggalkan Norwegia pada akhir tahun ini setelah kontingen awal tiba pada Januari 2017 untuk melatih pertempuran di musim dingin. Mereka adalah pasukan asing pertama yang ditempatkan di Norwegia, anggota NATO, sejak Perang Dunia II.
Keputusan untuk menyambut Marinir menjengkelkan Rusia dan Moskow mengatakan hal itu akan memperburuk hubungan bilateral dan meningkatkan ketegangan di sisi utara NATO.
Menteri Luar Negeri Norwegia Ine Eriksen Soereide mengatakan kepada wartawan bahwa keputusan itu bukan merupakan pembentukan basis tetap Amerika di Norwegia dan tidak ditargetkan ke Rusia.
“Tidak ada pangkalan Amerika di tanah Norwegia,” katanya sebagaimana dilaporkan Reuters Selasa 12 Juni 2018. Dia juga menambahkan keputusan itu mendapat dukungan parlemen yang luas.
Oslo akan meminta Washington mengirim 700 Marinir mulai 2019 yang hampir dua kali lipat dibandingkan 330 saat ini. Pasukan tambahan akan ditempatkan lebih dekat ke perbatasan dengan Rusia di wilayah Troms Dalam di Arktik Norwegia.
Rotasi kekuatan akan berlangsung selama periode lima tahun dibandingkan dengan posting awal yang berjalan selama enam bulan dari awal 2017, dan kemudian diperpanjang Juni lalu.
Selain itu, Amerika ingin membangun infrastruktur yang dapat menampung hingga empat jet tempur Amerika di pangkalan yang terletak 65 km selatan Oslo, sebagai bagian dari inisiatif pencegahan Eropa yang diluncurkan setelah aneksasi Rusia Crimea pada tahun 2014.
Soereide mengatakan kepada Reuters pada bulan April bahwa Oslo tidak melihat Moskow sebagai ancaman militer dan bahwa ancaman perang di Kutub Utara, sayap utara NATO, adalah “rendah”.
Namun dia mengatakan Oslo melihat tantangan dalam cara Rusia berkembang, tidak hanya secara militer tetapi juga di bidang masyarakat sipil, aturan hukum dan demokrasi.
