Perusahaan satelit asal Inggris Avanti Communications Grup Plc menggugat pemerintah Indonesia terkait sewa satelit Artemis. Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan telah melakukan koordinasi dengan perusahaan tersebut untuk menyelesaikan masalah
“Itu sudah mau diselesaikan, sudah koordinasi dengan Avanti,” kata Ryamizard seusai memberikan pengarahan kepada prajurit Korps Pasukan Khas TNI Angkatan Udara di Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat 4 Mei 2018.
Gugatan Avanti terhadap pemerintah mencuat setelah Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat meminta penjelasan Jaksa Agung dalam rapat tertutup pertengahan bulan lalu.
Dalam perkara yang dilayangkan lewat London International Court of Arbitration pada 2017 itu, Avanti menuntut pemerintah Indonesia membayar ganti rugi senilai US$ 17,08 juta atau sekitar Rp238 miliar. Gugatan tersebut karena wanprestasi dalam sewa kontrak satelit milik Avanti, Advanced Relay and Technology Mission atau Artemis.
Perusahaan satelit asal Inggris ini menyatakan pemerintah baru membayar US$ 13,2 juta dari nilai kontrak penyewaan Artemis sebesar US$ 30 juta atau Rp 405 Miliar. Setelit ini disewa Kementerian Pertahanan sejak 2016 untuk mengisi orbit 123 derajat bujur timur yang ditinggal satelit Garuda-1.
Belakangan Kementerian Keuangan tak mencairkan anggaran yang dijadwalkan pada 2017, karena Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan menilai studi kelayakan proyek ini tidak memadai.
Ryamizard Ryacudu juga menjawab pertanyaan soal ada perebutan pengadaan satelit 123 BT. “Saya mengerti itu. Kami sudah memperjuangkan apa yang diperintahkan presiden menyelamatkan dulu sampai 2020. Itu tugas Menhan, itu sudah selamat. Selanjutnya kita koordinasi dengan Kominfo,” kata Ryamizard.