Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memuji pasukan keamanan Israel setelah pembunuhan 17 warga Palestina di Jalur Gaza dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung sejak Jumat 30 Maret 2018. Pemerintah juga tidak akan mengadili tentara yang melakukan penembakan meski ada desakan dari PBB.
Dalam sebuah pernyataan pada hari Sabtu, Netanyahu berterima kasih kepada pasukannya karena “menjaga perbatasan negara” dan memungkinkan “warga Israel untuk merayakan liburan [Paskah] secara damai”. “Terimakasih untuk prajurit kita,” katanya.
Beberapa negara dan kelompok-kelompok hak asasi manusia mengecam penembakan terhadap para demonstran Palestina, yang menunjukkan dalam ribuan mereka di sepanjang perbatasan timur Gaza pada hari Jumat.
Lebih dari 1.500 lainnya terluka ketika pasukan Israel menembakkan peluru tajam ke arah demonstran, menggunakan gas air mata dan peluru baja berlapis karet untuk mendorong mereka kembali dari daerah perbatasan, menurut kementerian kesehatan Palestina.
Tindakan Israel mendapat kecaman internasional. “Saya mengutuk keras pemerintah Israel atas serangan tidak manusiawi,” kata Presiden Recep Tayyip Erdogan saat berpidato di kota terbesar Turki, Istanbul.
Jeremy Corbyn, pemimpin Partai Buruh Perserikatan Kerajaan Inggris, menggambarkan penggunaan kekuatan militer Israel sebagai tindakan mengerikan. “Pemerintah Inggris harus membuat suaranya terdengar pada urgensi penyelesaian asli untuk perdamaian dan keadilan,” katanya dalam sebuah pernyataan di Twitter.
Pernyataan serupa dikeluarkan dari pemerintah Yordania, yang menyebut serangan itu sebagai “pelanggaran hak Palestina untuk melakukan protes secara damai dan penggunaan kekuatan berlebihan terhadap mereka”.
Qatar juga mengutuk Israel pada hari Jumat, sementara Kuwait meminta pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB (UNSC) pada hari yang sama.
Namun, Amerika Serikat memblokir dikeluarkannya pernyataan UNSC yang mengutuk penggunaan kekuatan Israel.
Walter Miller, perwakilan Amerika untuk PBB, mengatakan ada “aktor jahat” yang menggunakan demonsrasi sebagai penutup untuk menghasut kekerasan dan membahayakan nyawa yang tidak bersalah.
Pejabat Palestina menuduh Amerika Serikat menghalangi Dewan Keamanan PBB mengeluarkan pernyataan mengenai situasi di Jalur Gaza dan mengatakan keberatan AS mendorong Israel melanjutkan agresinya terhadap rakyat Palestina.
Menteri Urusan Luar Negeri di Pemerintah Otonomi Nasional Palestina Riyad Al-Malki mengatakan di dalam satu pernyataan resmi bahwa “Washington akan menghalangi setiap upaya di Dewan Keamanan yang berkaitan dengan pembantaian yang dilakukan dan akan dilakukan oleh Israel di Jalur Gaza”.
Dia mengatakan bahwa “tanpa perlindungan nyata Amerika di Dewan Keamanan, Israel takkan berani melakukan kejahatan mengerikan terhadap rakyat Palestina”.
Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman Minggu 1 April 2018 menolak desakan untuk menggelar penyelidikan terkait pembunuhan terhadap 17 pengunjuk rasa asal Palestina oleh tentara.
“Tentara Israel melakukan apa yang harus mereka lakukan. Saya justru berpendapat tentara kami layak mendapatkan penghargaan,” kata Lieberman kepada stasiun radio militer. “Sementara soal pembentukan komisi penyelidikan, tidak akan ada hal tersebut,” kata dia.
Demonstrasi di perbatasan Gaza rencananya akan mencapai puncak pada 15 Mei, saat warga Palestina memeringati hari Nakba saat ratusan ribu orang terusir dari rumahnya pada 1948, bertepatan dengan terbentuknya negara Israel.
Israel sudah sejak lama menolak hak para pengungsi itu untuk kembali karena khawatir akan kehilangan status mayoritas mereka sebagai negara Yahudi.
