Presiden Donald Trump akan mengizinkan Arab Saudi, Jepang, dan Korea Selatan untuk membeli drone bersenjata buatan Amerika. Lebih banyak sekutu Amerika mendapatkan akses yang lebih mudah ke senjata mematikan ini berkat pelunakan peraturan pembelian.
Tetapi hal ini tidak akan menjamin drone bersenjata Amerika akan segera diburu pembeli negara lain. Produsen pesawat tak berawak Amerika menghadapi persaingan di luar negeri, terutama dari China dan Israel.
Perang dagang dengan China yang ditandatangani oleh Donald Trump pada 22 Maret, nampaknya kehendak untuk lebih menyeimbangkan perdagangan internasional antara Amerika dan dunia meluas ke perlengkapan militer.
Dalam kasus drone bersenjata, telah terjadi diskusi internal selama berbulan-bulan tentang seberapa jauh yang harus dilakukan dalam membuka ekspor drone. Penasihat keamanan nasional Trump sebelumnya, H.R. McMaster menekan untuk mempercepat pergeseran kebijakan agar tidak kehilangan penjualan ke negara-negara tertentu.
Perubahan kebijakan ini akan mengurangi beberapa hambatan terhadap penjualan pesawat drone pemburu pembunuh yang lebih kecil yang membawa lebih sedikit rudal dan menempuh jarak yang lebih pendek daripada model yang lebih besar seperti General Dynamics MQ-1 Predator atau penerusnya, MQ-9 Reaper yang harganya sekitar US$ 17 juta.
Dua penerima manfaat potensial dari perubahan regulasi ini adalah Textron dan Kratos Defense & Security Solutions Inc yang saat ini memasarkan drone bersenjata yang lebih kecil.
Produsen lain sedang mempertimbangkan untuk memperluas lini produk mereka, seperti Boeing, Northrop Grumman, General Atomics, dan Lockheed Martin.
Peraturan ekspor juga akan dipermudah untuk drone pengawasan semua ukuran. Ini adalah akhir dari sikap Amerika yang lama menentang penjualan drone bersenjata ke negara-negara lain selain segelintir sekutu paling terpercaya Washington.
Selain Inggris dan Italia yang sudah menjadi pelanggan (ditambah Belgia segera), beberapa sekutu NATO akan akan menjadi target pertama penjualan tentu saja, Arab Saudi, Korea Selatan dan Jepang.
Menurut MailOnLine, negara-negara terkait lainnya mungkin adalah India, Singapura dan Australia serta banyak dari 35 penandatangan Missile Technology Control Regime (MTCR), perjanjian internasional yang menetapkan aturan untuk mengekspor rudal dan persenjataan terkait.
