Angkatan Laut Jepang akan Beli Kapal Tanker untuk Ronda di Laut China Timur

Angkatan Laut Jepang akan Beli Kapal Tanker untuk Ronda di Laut China Timur

Untuk pertama kalinya setelah Perang Dunia II, Angkatan laut Jepang ingin membeli kapal tanker minyak yang akan membawa bahan bakar ke Okinawa saat kapal tersebut melakukan gerakan di Laut China Timur guna menghadapi peningkatan kehadiran angkatan laut China.

Angkatan Laut Jepang membutuhkan kapal tanker yang mampu membawa 300.000 barel bahan bakar ke pelabuhan Pantai Putih di Okinawa, tempat penyimpanan bahan bakar untuk kapal perang, yang berpatroli di wilayah tersebut.

Rencana pembelian itu akan dimasukkan dalam tinjauan pertahanan, yang menguraikan pengadaan peralatan untuk lima tahun sejak April 2019, kata sumber tersebut.

“Butuh waktu yang terlalu lama bagi sebuah kapal untuk kembali ke pangkalan mereka di (daratan) Kyushu guna mengisi bahan bakar, sehingga lebih banyak kapal lagi yang berhenti di Okinawa,” kata salah satu sumber sebagaimana dilaporkan Reuters Senin 5 Maret 2018.

Di perairan Laut China Timur, Jepang dan China terjebak dalam perselisihan teritorial mengenai kepemilikan sekelompok pulau yang diklaim bernama “Senkaku” oleh Tokyo dan “Diaoyu” oleh Beijing.

Operasi di Laut China Timur semakin meningkat seiring kekuatan militer China di sana tumbuh. “Aktivitas di Pantai Putih meningkat tiga sampai empat kali, tapi tidak cukup ruang untuk memperluas kapasitas,” kata sumber lain, yang baru saja kembali dari kunjungan ke lokasi tersebut.

Fasilitas Pantai Putih saat ini dipasok oleh pihak pengiriman komersial yang biasanya membutuhkan waktu dua bulan untuk menyelesaikan pengiriman setelah kontrak disetujui.

Pengelolaan penyimpanan bahan bakar menjadi sulit dijalankan karena kecepatan operasi angkatan laut meningkat, sehingga lebih sulit bagi MSDF untuk meramalkan kebutuhan logistik di masa depan.

Pengadaan kapal tanker tersebut diperkirakan akan menelan biaya beberapa puluh miliar yen dan akan memiliki awak kapal hingga 20 pelaut, kata sumber tersebut. Juru bicara Kementerian Pertahanan menolak memberi tanggapan.