Prancis tidak menunjukkan tanda-tanda untuk mengurangi atau menangguhkan penjualan senjata ke koalisi yang dipimpin Arab Saudi meskipun peringatan bahwa sejumlah senjata dapat digunakan dalam perang di Yaman.
Kerajaan itu memimpin sebuah koalisi yang dibentuk pada 2015 untuk melawan kelompok Houthi yang didukung oleh Iran yang menguasai sebagian besar wilayah utara Yaman dan ibu kota Sanaa, dalam sebuah perang yang telah menewaskan lebih dari 10.000 orang dan membuat lebih dari 3 juta orang mengungsi.
Pemerintahan Prancis di bawah Presiden Emmanuel Macron telah menuai kritik khususnya dari kelompok hak asasi manusia karena dukungannya terhadap tindakan kerajaan tersebut dan membiarkan senjata yang telah dijualnya ke Riyadh berpotensi digunakan dalam operasi Yaman.
“Ada keinginan untuk menunjukkan bahwa Prancis sedang melakukan sesuatu. Dikatakan beberapa pengiriman telah dihentikan di masa lalu, namun tidak ada yang menunjukkannya,” kata seorang sumber yang dekat dengan masalah tersebut sebagaimana dilaporkan Reuters.
Dua sumber lain juga memberikan komentar yang sama. Menurut para pejabat dari pemerintah Prancis sebelumnya dan para diplomat, Jean-Marc Ayrault, menteri luar negeri Prancis periode 2016-2017, telah memperingatkan dalam sebuah surat resmi kepada perdana menteri tentang kemungkinan eskalasi di Yaman dan konsekuensi penjualan senjata kepada mereka yang terlibat dalam konflik Negara-negara Eropa lainnya mulai membatasi hubungan militer dengan koalisi pimpinan Arab Saudi.
Norwegia telah menghentikan penjualan ke Uni Emirat Arab dan Jerman, sebagai bagian dari kesepakatan untuk menciptakan sebuah pemerintahan baru, berencana untuk tidak menyediakan senjata kepada siapapun yang terlibat langsung di Yaman.
“Keputusan Jerman untuk menahan diri sepertinya membuat Prancis tidak nyaman,” kata seorang mantan pejabat pemerintah senior.
“Kami Tidak Menjual Senjata Apapun” Sementara Paris memiliki hubungan baik dengan Arab Saudi dan Uni Emirat Arabb, negara itu semakin khawatir dengan situasi kemanusiaan yang memburuk. Pada bulan Desember Macron menyerukan “pencabutan lengkap” sebuah blokade di Yaman. Kementerian Luar Negeri Prancis menolak memberikan komentar.
Sumber diplomatik Prancis mengatakan Paris menerapkan kontrol ekspor dan memeriksa kesepakatan dengan pertimbangan kasus per kasus, antara lain, sifat materi, pengguna akhir, hak asasi manusia dan situasi regional.
“Tentu saja, apapun yang dapat mempengaruhi keselamatan warga sipil adalah salah satu kriteria yang membuat kita untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan ekspor ini,” kata sumber tersebut.
Dia menolak mengatakan apakah penjualan ke koalisi pimpinan Saudi telah dihentikan. “Kami diberitahu bahwa ada pemeriksaan lebih pada ekspor senjata Prancis ke koalisi, namun tidak ada informasi mengenai penghentian atau pembatalan kontrak,” kata sumber kedua.
Di antara penjualan senjata Prancis ke Arab Saudi adalah kontrak senilai 3 miliar dolar AS yang didanai Arab Saudi untuk tentara Lebanon. Pada November, mereka menyepakati kontrak untuk kapal perang ke Uni Emirat Arab.
Menteri Pertahanan Florence Parly pada Jumat berusaha untuk mengurangi peran negaranya dan tidak mengatakan apakah Paris akan meninjau kembali keputusannya.
