Amerika Serikat mengembargo atau memblokir pemeliharaan tank Abrams milik Angkatan Darat Irak karena menuduh Baghdad melanggar syarat kontrak dengan memberikan salah satu tank ke pasukan Hashd al-Sha’abi, ke milisi pro-pemerintah.
General Dynamics, telah menghentikan program perawatannya di Irak sejak Desember 2017, “Perusahaan Amerika menarik diri dari markasnya di bandara al-Muthanna Baghdad setelah mengetahui bahwa Irak telah melanggar persyaratan kontrak yang hanya memberi wewenang kepada tentara Irak untuk menggunakan tank amerika , ” kata Alghad Press yang berbasis di Baghdad Minggu mengutip sebuah sumber informasi.
Alghad Press mengatakan 60 dari 140 tank M1 Abrams di Irak sekarang tidak beroperasi setelah pertempuran Mosul yang berakhir Juli lalu dengan bantuan pasukan Hashd al-Sha’abi.
Sumber tersebut mengatakan bahwa perusahaan Amerika sebelumnya telah menginformasikan kepada pemerintah Baghdad bahwa dua tank telah diberikan kepada kelompok-kelompok bersenjata yang tidak berafiliasi dengan tentara Irak.
Setelah pengaduan tersebut, pemerintah mengambil salah satu tank tersebut saat melakukan operasi melawan ISIS di Provinsi Anbar dan berjanji untuk mengambil kembali yang lain pada awal Februari.
Menurut laporan tersebut, staf perusahaan AS belum kembali sejak mereka meninggalkan Irak untuk liburan Natal.
Hashd al-Sha’abi adalah organisasi yang disponsori negara yang terdiri dari sekitar 40 kelompok, berjumlah lebih dari 100.000 pejuang Syiah. Otoritas Irak mengatakan ada antara 25.000 dan 30.000 pejuang suku Sunni di dalam barisannya selain Kurdi Izadi dan unit-unit Kristen.
Para pejuang telah memainkan peran penting dalam pembebasan wilayah yang dipegang ISIS di selatan, timur laut dan utara ibukota Irak Baghdad, sejak para teroris melancarkan serangan di negara tersebut pada bulan Juni 2014.
Pada bulan Juli, Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi memuji kekuatan tersebut sebagai bagian integral dari sistem keamanan negaranya. Pemerintah, katanya, bertekad untuk melindungi pasukan yang telah melakukan pengorbanan besar-besaran dalam pertempuran melawan ISIS tersebut.
November lalu, Parlemen Irak menyetujui sebuah undang-undang yang memberikan status hukum penuh kepada pasukan Hashd al-Sha’abi. Ia mengakui para pejuang tersebut sebagai bagian dari angkatan bersenjata nasional yang ditempatkan di bawah komando perdana menteri, dan memberi mereka hak untuk menerima gaji dan pensiun seperti tentara reguler dan pasukan polisi.
