Pembayaran Indonesia untuk program pengembangan jet tempur bersama Korea Selatan yang dikenal sebagai KF-X/IF-X bermasalah. Hal ini bisa menjadikan posisi Indonesia dalam program tersebut berisiko setidaknya dalam peran yang didapat.
IHS Janes melaporkan Kamis 25 Januari 2018, pejabat pertahanan Indonesia telah menyatakan dalam beberapa komentar terakhir kepada media lokal bahwa saat ini ada kekurangan sekitar Rp1,85 triliun untuk dibayarkan ke Korea Selatan sebagai imbalan atas keterlibatannya dalam program ini sesuai dengan kesepakatan keuangan yang ditandatangani pada tahun 2015 .
Sumber industri yang memiliki pengetahuan langsung tentang program ini juga telah mengkonfirmasi kepada Jane bahwa pembayaran di Indonesia terus berlanjut meski kurangnya anggaran pertahanan Indonesia.
Jane meyakini pejabat kementerian pertahanan Korea Selatan dan Indonesia sedang menegosiasikan kembali keterlibatan keuangan Jakarta dalam proyek pengembangan KFX / IFX, dan ini dapat menyebabkan berkurangnya peran dalam program ini. Namun, sampai saat ini pemerintah Indonesia tidak mempertimbangkan untuk menarik diri dari proyek tersebut.
Sumber yang mengetahui masalah ini mengatakan pelunasan Indonesia untuk program tersebut saat ini kurang sekitar 40% dari komitmen finansial yang disepakati.
Meskipun demikian, program ini terus berlanjut, dengan sekitar 82 insinyur dan teknisi dari perusahaan penerbangan Indonesia Dirjen PT Dirgantara (PTDI) dikirim ke Korea Selatan di mana mereka bekerja sama dengan rekan-rekan Korea Aerospace Industries (KAI), pengembang utama program KFX / IFX.
Sebelumnya dilaporkan Pemerintah Korea Selatan menunda sementara pengembangan pesawat tempur KF-X dengan pemerintah Indonesia. Salah satu penyebabnya karena pemerintah Indonesia belum membayar biaya pengeluaran tahunan.
Anggota parlemen dari Partai Keadilan dan anggota Komite Pertahanan Dewan Nasional Kim Jong-dae mengungkapkan, PT Dirgantara Indonesia (PT DI) sebagai partisipan dari proyek belum membayar sebesar 138,9 juta won atau US$124,5 juta (sekitar Rp1,6 triliun) kepada Korea Selatan pada akhir Oktober lalu.
Hal itu berdasarkan dokumen dari Administrasi Program Akuisisi Pertahanan (DAPA). “Jika Indonesia tidak membayar tepat waktu, Korea Aerospace Industries (KAI) harus menanggung 40% biaya pengembangan. Kerja sama dua institusi itu terkendali masalah keuangan, proyek KF-X bisa saja dalam bahaya,” ungkap Kim dilansir Korean Times.
KAI merupakan produsen pesawat yang menandatangani kontrak KF-X dengan DAPA. Seoul meluncurkan proyek KF-X pada 2015 untuk memproduksi pesawat generasi 4,5 untuk menggantikan armada pesawat tempur F-4 dan F-5 pada 2026.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sempat menegur Kementerian Pertahanan (Kemhan) terkait penggunaan anggaran yang bersifat multiyears atau tahun jamak. Teguran tersebut disampaikan Menkeu saat menghadiri rapat dengan Komisi I DPR, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Sekretaris Jenderal Kemhan Laksamana Madya Widodo, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro pada Kamis 19 Oktober 2017.
Dalam rapat itu dibahas penggunaan anggaran di Kemhan yang mana dialokasikan Rp1,85 triliun dalam RAPBN 2018. Alokasi tersebut dinilai kurang karena ternyata hanya cukup untuk pembayaran tahun jamak dalam rangka pengembangan pesawat tempur KF-X/IF-X yang dikembangkan bersama Korea Selatan.
Menkeu menyebut Kemhan awalnya tidak menjelaskan jika anggaran tersebut untuk keperluan pembayaran kewajiban tahun jamak pesawat pada 2016 dan 2017. Sementara kewajiban tahun jamak sudah dilakukan sejak 2012. Di sisi lain, Kemenkeu belum mendapatkan dokumen perjanjian pembayaran tahun jamak tersebut.
“Kami belum dapat info bahwa multiyears. Ini akan jadi persoalan buat kami dari sisi uang maupun prosesnya,” kata Sri Mulyani dilaporkan Seputar Indonesia.
Secara khusus, Kemenhan memang meminta tambahan Rp1,8 triliun untuk pembayaran tahun jamak dalam rangka pengembangan pesawat tempur KF-X/IF-X bersama Korea Selatan. Masalahnya ternyata, Kemhan tidak menganggarkan dana dalam rangka membayar kewajiban tahun jamak pesawat tersebut pada APBN 2016 dan 2017.
Sebenarnya Kemhan sudah menganggarkan pembayaran kewajiban tahun jamak ini sejak 2012. Namun dalam dua tahun terakhir tidak lagi dianggarkan.
PT DI menandatangani kesepakatan dengan KAI pada Januari 2016 dengan membiayai 20% dari biaya pengembangan. Sementara KAI membayar 20% dan pemerintah Korsel membayar 60% dari program senilai 7,5 triliun won (Rp91,17 triliun). Mulai April 2016, Indonesia sepakat membayar 1% dari biaya program tahunan dan kontribusi itu meningkat menjadi 2% pada 2017.
Secara keseluruhan Indonesia akan membayar 1,6 triliun won (USD1,33 miliar) untuk program KF-X. Pada 2017, pemerintah Indonesia seharusnya membayar 184 miliar won, tetapi hanya menyerahkan 45,2 miliar won dari 92 miliar won pada semester awal tahun ini. Kim menuding DAPA mengabaikan keterlambatan pembayaran tersebut. Dia juga menuding pemerintah Indonesia menutupi kesulitan pembayaran 138,9 miliar won pada akhir September lalu karena gagal dalam finalisasi anggaran pada Agustus.
