Terhitung sejak Jumat 19 Januari 2018 malam, pemerintah Amerika Serikat dinyatakan shut down alias berhenti beroperasi. Hal ini terjadi setelah Senat gagal menghasilkan kesepakatan terkait anggaran hingga terhitung sejak Jumat, 19 Februari 2018 tengah malam, pemerintah Amerika Serikat tidak punya dana untuk menjalankan pemerintahan.
Keputusan ini jelas akan membawa banyak dampak termasuk ke militer. Lebih dari satu juta personel militer Amerika harus bekerja tanpa bayar.
“Hampir 1,3 juta personel militer aktif yang ditugaskan di dalam dan di luar negeri tidak akan dibayar untuk pekerjaan mereka sampai setelah shutdown selesai,” kata para pejabat menjelang pemilihan suara di Senat. Hal itu disampaikan untuk mencegah pemerintah shutdown, tetapi gagal juga.
Selain itu, pejabat tersebut mengatakan bahwa Presiden Amerika Donald Trump akan dapat melakukan perjalanan untuk tujuan diplomatik dan dinas keamanan federal.
Menteri Pertahanan Amerika Serikat James Norman Mattis mengatakan jika terjadi shutdown maka operasi militer Pentagon di seluruh dunia bisa terpengaruh.
”Kami melakukan banyak operasi intelijen di seluruh dunia dan biayanya mahal, mereka pasti akan berhenti,” ujar Mattis saat menanggapi sebuah pertanyaan wartawan tentang dampak dari potensi penutupan pemerintah Trump, seperti dikutip Reuters Sabtu 20 Januari 2018.
Namun Departemen Pertahanan menyatakan shutdown pemerintah tidak akan berdampak pada perang di Afghanistan atau operasinya terhadap militan ISIS di Irak dan Suriah.
Mattis, yang berbicara dalam sesi tanya jawab setelah berpidato, mengatakan bahwa dia akan pergi akhir pekan ini untuk melakukan perjalanan ke Indonesia dan Vietnam.
Menurut Pentagon, perjalanan Mattis ke Asia akan berlanjut bahkan jika terjadi terjadi shutdown sekalipun karena lawatan Mattis diperlukan untuk keamanan nasional dan hubungan luar negeri AS.
