Tentara Suriah bertekad untuk mengusir militer Amerika Serikat dan mengakhiri semua bentuk mengakhiri segala bentuk kehadiran mereka di negaranya..
Televisi pemerintah, mengutip sumber resmi di kementerian luar negeri Senin 15 Januari 2018 melaporkan koalisi yang dipimpin Amerika Serikat bekerja dengan milisi Suriah untuk membentuk pasukan perbatasan baru yang terdiri dari 30.000 personel. Langkah tersebut juga meningkatkan kemarahan Turki atas dukungan Amerika Serikat untuk pasukan yang didominasi Kurdi di Suriah.
Kementerian luar negeri Suriah mengecam pasukan perbatasan yang didukung Amerika Serikat sebagai “serangan terang-terangan” atas kedaulatannya.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Turki menyatakan tindakan Amerika Serikat untuk membentuk pasukan pemantau perbatasan di Suriah Utara adalah keputusan sepihak.
Dalam satu pernyataan tertulis, Kementerian tersebut mengatakan tidak jelas dengan anggota koalisi mana AS berkonsultasi dan mengambil keputusan untuk membentuk pasukan semacam itu.
“Menjelaskan langkah sepihak atas nama koalisi adalah tindakan yang sangat keliru yang bisa membahayakan perjuangan melawan ISIS,” demikian isi pernyataan itu.
“Turki bertekad menghapuskan setiap ancaman yang ditimbulkan terhadap wilayahnya,” kata kementerian itu.
Turki memandang YPG sebagai cabang dari Partai Pekerja Kurdistan (PKK), yang dilarang.”Gagasan semacam itu yang membahayakan keamanan nasional kami dan integritas wilayah Suriah dengan melanjutkan kerja sama dengan PYD/YPG, yang bertentangan dengan komitmen dan pernyataan Amerika Serikat tak pernah diterima.”
Pada 22 Desember 2017, Panglima Komando Sentral Amerika Jenderal Joseph Votel mengumumkan mereka akan membentuk pasukan perbatasan di Suriah yang ia katakan akan membantu mencegah munculnya kembali ISIS.
Media Turki melaporkan sebanyak 400 gerilyawan yang dilatih oleh Amerika sebagai penjaga perbatasan akan membentuk apa yang mereka namakan “Tentara Utara” di Suriah.
Sebelumnya, Prancis pada Rabu 10 Januari mengatakan sangat prihatin dengan serangan pemerintah di Idlib, sisa wilayah Suriah masih dikuasai pemberontak, dan menuntut komitmen untuk mengurangi permusuhan dihormati.
Namun media pemerintah Suriah, mengutip sumber kementerian luar negeri, mengatakan bahwa kementerian luar negeri Prancis menunjukkan “ketidaktahuan besar tentang yang terjadi di provinsi tersebut”.
