Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz As-Saud menegaskan dukungan kuat negerinya bagi hak rakyat Palestina untuk memiliki Yerusalem Timur sebagai Ibu Kota Negara Palestina. Pernyataan ini disampaikan hampir bersamaan dengan ancaman Presiden Amerika Donald Trump yang akan menghentikan bantuan ke negara-negara yang mendukung resolusi PBB soal Yerusalem.
Saudi Press Agency melaporkan Raja Arab Saudi tersebut membahas masalah regional dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas, yang sedang berkunjung ke negara tersebut pada Rabu 20 Desember 2017. Selama pertemuan mereka, Raja Salman juga menegaskan hak rakyat Palestina untuk negara merdeka mereka.
Arab Saudi pada awal Desember menyampaikan kekecewaannya atas keputusan Presiden Amerika Donald Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan memerintahkan pemindahan Kedutaan Besar Amerika ke kota yang menjadi sengketa tersebut.
“Langkah itu tidak mengubah hak rakyat Palestina yang terpelihara dan tak bisa dipungkiri di Yerusalem, dan wilayah lain Palestina yang diduduki oleh Israel,” katanya.
Arab Saudi juga memperingatkan bahwa tindakan tersebut menjadi contoh kemunduran drastis dalam upaya untuk memajukan proses perdamaian Palestina-Israel, dan tindakan menjauhkan diri dari posisi lama tak memihak Amerika mengenai masalah Yerusalem, sehingga akan menambah rumit konflik Palestina-Israel.
Sebelumnya dilaporkan Presiden Donald Trump mengancam akan menghentikan bantuan bagi negara-negara yang mendukung resolusi PBB soal Yerusalem. Resolusi tersebut berisi desakan agar Amerika menarik keputusannya mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
“Mereka menerima ratusan juta dolar dan bahkan miliaran dolar, lalu mereka mendukung [resolusi] yang menentang kita. Oke, mari kita lihat siapa saja yang memberikan suara. Biarkan mereka melakukan pemungutan suara menentang kita,” kata Trump kepada para wartawan di Gedung Putih Rabu 20 Desember 2017.
Majelis Umum PBB beranggotakakan 193 negara akan mengadakan sidang khusus darurat pada Kamis atas permintaan negara-negara Arab dan Muslim. Sidang itu akan menggelar pemungutan suara atas rancangan resolusi, yang diveto Amerika Serikat pada Senin di tingkat Dewan Keamanan PBB.
