Kementerian Pertahanan Inggris kemungkinan tidak dapat mendanai kontrak untuk membeli kapal perang baru, jet tempur dan peralatan militer lainnya.
Anggota Komite Pertahanan di House of Commons mengatakan pada Sabtu 17 Desember 2017 bahwa mereka “secara serius meragukan” kemampuan kementerian untuk menemukan penghematan sebesar 7,3 miliar poundsterling atau sekitar Rp132 triliun yang diperlukan untuk membayar perangkat keras baru tersebut.
Peralatan tersebut merupakan bagian dari rencana 2016 di mana pemerintah berjanji untuk mengeluarkan £ 178 miliar atau sekitar Rp3.224 triliun untuk perlengkapan militer baru selama 10 tahun ke depan.
Peralatan baru tersebut mencakup delapan kapal Type 26 untuk Royal Navy, kendaraan infanteri mekanis baru dan sembilan pesawat mata-mata maritim Boeing P-8A. Rencana tersebut, mengharuskan Kementerian Pertahanan menghemat 7,3 miliar pounsterling dengan menjual berbagai properti dan langkah efisiensi lainnya.
“Bahkan jika semua efisiensi direalisasikan, akan ada sedikit ruang untuk manuver, tanpa adanya ruang keuangan dan pendanaan kontinjensi yang memadai,” para anggota parlemen memperingatkan.
“Ini bukan dasar yang memadai untuk menyampaikan proyek-proyek besar di jantung kemampuan pertahanan Inggris,” mereka menambahkan.
Anggota parlemen konservatif Julian Lewis, ketua komite tersebut, mengatakan bahwa dia “sangat ragu” Kementerian Pertahanan dapat berhasil memangkas dana yang dibutuhkan dari “anggaran yang sudah ditekan.”
“Ini pasti akan mengarah pada pengurangan jumlah kapal, pesawat terbang dan kendaraan atau bahkan penundaan yang lebih besar dalam akuisisi mereka,” tambahnya.