Keputusan Presiden Amerika Serikat yang mengakui Yerusalem sebagai Ibukota Israel dan akan memindahkan kedutaan besar mereka di Kota Suci tersebut, mendapat kecaman para pemimpin dunia. Mereka menilai Trump dan Amerika mengambil langkah gegabah dan berbahaya yang bisa membawa konflik di wilayah tersebut akan semakin tinggi.
Status Yerusalem, yang merupakan tempat suci bagi para penganut Islam, Yahudi dan Kristen, merupakan salah satu masalah paling sensitif yang harus dihadapi dalam upaya mewujudkan kesepakatan perdamaian antara Israel dan Palestina.
Berikut sejumlah sikap pemimpin dunia dan negara terhadap keputusan Trump tersebut:
Prancis
“Keputusan ini merupakan keputusan yang patut disesalkan yang Prancis tidak setuju dan menentang undang-undang internasional dan semua resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa,” kata Presiden Prancis Emmanuel Macron.
Ia juga mengatakan akan memindahkan kedutaan besarnya ke kota itu, meskipun ada peringatan dari seluruh dunia bahwa isyarat tersebut akan mendorong perselisihan antara Israel dan Palestina.
“Status Yerusalem adalah masalah keamanan internasional yang menyangkut seluruh masyarakat internasional. Status Yerusalem harus ditentukan oleh orang Israel dan Palestina dalam kerangka perundingan di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa,” katanya.
“Untuk saat ini, saya mendesak terjaganya ketenangan dan agar setiap orang bertanggung jawab. Kita harus menghindari segala aksi kekerasan dan mendorong dialog,” katanya.
Inggris
“Kami tidak setuju dengan keputusan Amerika Serikat untuk memindahkan kedutaannya ke Yerusalem dan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel sebelum kesepakatan status terakhir,” kata juru bicara Perdana Menteri Inggris Theresa May . “Kami percaya ini tidak membantu prospek perdamaian di wilayah ini.”
Juru bicara May menyambut keinginan Trump untuk mengakhiri konflik dan pengakuannya bahwa status terakhir Yerusalem, termasuk batas-batas di dalam kota, harus tunduk pada negosiasi antara Israel dan Palestina.
“Kami mendorong Pemerintah Amerika Serikat sekarang mengajukan proposal rinci untuk penyelesaian Israel-Palestina,” katanya.
Qatar
Qatar memperingatkan mengenai gaung berbahaya akibat keputusan AS untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel, demikian laporan Kantor Berita Qata (QNA), yang dikelola negara.
Selama pertemuan rutin Kabinet yang diselenggarakan pada Rabu malam, Perdana Menteri Qatar Sheikh Abdullah bin Nasser bin Khalifa Ath-Thani mengatakan tindakan AS itu dapat bertentangan dengan keabsahan dan hukum internasional, selain semua upaya perdamaian yang dilandasi atas penyelesaian dua-negara.
Sheikh Abdullah mengatakan Kabinet Qatar menyeru Pemerintah AS agar tidak melakukan tindakan mengenai Yerusalem, dan menekan Pemerintah Israel.
Kabinet Qatar juga kembali menegaskan upaya Qatar untuk mendukung hak rakyat Palestina untuk mendirikan negara merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Qatar akan mendukung rakyat Palestina untuk melindungi hak sah dan hak nasional mereka.
Lebanon
Keputusan Presiden AS Donald Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel berbahaya dan melukai kredibilitas AS sebagai penaja proses perdamaian.
Presiden Lebanon Michel Aoun dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh Kantor Media Presiden, mengatakan, “Keputusan ini memutar-balikkan proses perdamaian antara Palestina dan Israel selama beberapa dasawarsa dan membunuh setiap upaya yang telah dilancarkan untuk membawa sudut pandangan jadi lebih dekat.” Ia memperingatkan keputusan AS itu dapat mengundang reaksi yang mengancam kestabilan wilayah tersebut dan barangkali seluruh dunia.
Aoun menyeru negara Arab agar mengambil “sikap bersatu untuk mengembalikan identitas Arab di Yerusalem dan memulihkan resolusi internasional serta gagasan perdamaian Arab sebagai satu-satunya cara mewujudkan perdamaian yang adil dan menyeluruh yang memulihkan hak kepemilikan mereka”.
Sementara Perdana Menteri Lebanon Saad Al-Hariri menekankan Lebanon “menolak Judaisasi Yerusalem dan keputusan Amerika”.
Saad mengatakan Lebanon akan melakukan tindakan politik dan diplomatik dengan negara Arab dan ISlam serta masyarakat internasional “guna mendukung masalah, Arabisme Yerusalem dan penolakan keputusan bias Amerika”.
Iran
Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengatakan bahwa Amerika Serikat mencoba untuk mengacaukan wilayah tersebut dan memulai sebuah perang untuk melindungi keamanan Israel.
Tindakan AS akan menghasut umat Islam dan membangkitkan intifada baru, mendorong ekstremisme serta tindakan kekerasan yang tanggung jawabnya akan dibebankan pada (Amerika Serikat) dan rezim Zionis (Israel),” kata pernyataan Kementerian Luar Negeri Iran.
Pernyataan tersebut juga meminta masyarakat internasional untuk memberi tekanan kepada Amerika Serikat dengan tidak mendukung pemindahan kedutaan atau mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
“Republik Islam Iran telah menegaskan kembali penyebab terbesar bagi kehancuran keseimbangan dan keamanan di Timur Tengah adalah pendudukan yang terus berlanjut dan bias serta dukungan tegas dari pemerintah Amerika Serikat untuk Rezim Zionis,” kata pernyataan tersebut.
Indonesia
Pemerintah Indonesia meminta Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) segera bersidang membahas pengakuan sepihak Pemerintah AS terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
“Pemerintah Indonesia meminta PBB untuk segera bersidang serta menyikapi pengakuan sepihak Amerika Serikat,” kata Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Kamis.
Widodo juga menyebutkan dalam beberapa hari ini, Pemerintah Indonesia telah berkomunikasi dengan negara-negara Organisasi Kerja sama Islam (OKI). Indonesia meminta OKI segera mengadakan sidang khusus tentang masalah pengakuan sepihak itu pada kesempatan pertama.
Di awal pernyataannya, Presiden Widodo menyebutkan Indonesia mengecam keras pengakuan sepihak Amerika Serikat terhadap Jerusalem sebagai ibu kota Israel dan meminta Amerika Serikat mempertimbangkan kembali keputusan tersebut.
Yordania
Menteri Negara Yordania Urusan Media Mohammad Momani mengatakan di dalam satu pernyataan bahwa tindakan tersebut adalah pelanggaran terhadap resolusi sah internasional dan Piagam PBB.
Ia menekankan situasi Yerusalem akan diputuskan melalui perundingan dan semua tindakan sepihak Israel mesti dipandang sebagai batal.
Menteri itu mengatakan Yordania menolak keputusan tersebut, yang akan meningkatkan ketegangan dan memperkuat pendudukan.
“Keputusan itu, yang mendahului hasil perundingan status akhir, menyulut kemarahan dan memancang perasaan umat Muslim serta Kristen di seluruh di dunia Arab dan Islam,” kata Momani.
Ia menambahkan Yerusalem termasuk masalah status akhir yang perlu ditangani sebagai bagian dari penyelesaian menyeluruh dalam konflik Palestina-Israel, yang menjamin berdirinya Negara Palestina Merdeka dengan perbatasan 1967 dan Yerusalem Timur sebagai Ibu Kotanya.
“Semua tindakan Israel yang berusaha mengubah status quo tidak sah dan batal sebagaimana ditetapkan oleh resolusi PBB,” kata menteri itu.
Yordania akan terus melancarkan semua upaya yang mungkin melalui kerja sama dengan masyarakat internasional guna mencapai penyelesaian dan mewujudkan aspirasi rakyat Palestina dalam mencapai hak sah mereka.
Suriah
Dari Damaskus, Suriah, dilaporkan bahwa Wakil Menteri Luar Negeri Suriah Faisal Mekdad mengatakan keputusan yang mungkin dilakukan Presiden AS Donald Trump untuk memindahkan Kedutaan Besar AS di Israel ke Yerusalem akan menjadi preseden berbahaya.
“Ini akan menjadi preseden yang sangat berbahaya dalam hubungan internasional,” kata Mekdad kepada Xinhua.
Pejabat Suriah tersebut menegaskan Yerusalem “adalah Ibu Kota Negara Palestina dan rakyat Palestina”, dan memperingatkan pengumuman Trump soal Yerusalem memiliki pantulan yang sangat berbahaya pada seluruh situasi di Timur Tengah.
Sementara itu, Mekdad mengatakan Pemerintah Suriah tidak terkejut oleh keputusan yang dibuat Pemerintah Trump.
“Ini memperlihatkan bahwa mereka tidak peduli dengan bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh keputusan ini pada seluruh situasi bukan hanya di Timur Tengah tapi juga di seluruh wilayah ini dan dunia,” katanya.
Sekjen PBB
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menentang setiap tindakan sepihak yang akan membahayakan propek perdamaian bagi Palestina dan Israel.
“Sejak hari pertama sebagai Sekretaris Jenderal PBB, saya terus-menerus telah menyampaikan penentangan terhadap setiap tindakan sepihak yang akan membahayakan prospek perdamaian bagi Palestina dan Israel,” katanya.
“Yerusalem adalah masalah status akhir yang harus diselesaikan melalui perundingan langsung antara kedua pihak dengan dasar resolusi terkait Sidang Majelis Umum dan Dewan keamanan, dengan memperhitungkan hak sah kedua pihak, Palestina dan Israel,” kata Guterres.
“Saya memahami ikatan yang dalam yang dimiliki Yerusalem pada hati demikian banyak orang. Itu sudah ada selama berabad-abad, dan akan terus begitu,” kata Guterres.
