Inggris telah memesan 138 jet tempur generasi kelima F-35B yang dinlai akan merevolusi kekuatan tempur udara negara tersebut. Namun, untuk pertama kalinya, para pejabat negara telah mengisyaratkan bahwa jumlah pesawat yang dibeli bisa dikurangi hingga setengahnya.
Letnan Jenderal Stephen Poffley, wakil Kepala Staf Pertahanan, mengatakan bahwa saat jet beroperasi maka akan ada tinjauan tahunan atas biaya mereka untuk membantu perkiraan.
Julian Lewis MP sebagaimana dilaporkan The Guardian Rabu 22 November 2017 menyarankan agar pesanan tersebut dibuat mirip dengan pembelian pertahanan besar sebelumnya, seperti rencana untuk membeli 12 kapal destroyer Type 45 yang kemudian dipotong menjadi delapan dan akhirnya enam. Jika nanti batch tertunda, atau biaya naik maka “kita harus menyesuaikan jumlah pesawat yang kita pesan”. Letnan Jenderal Poffley mengatakan bahwa dia “sependapat ” dengan logika itu.
Kementerian Pertahanan Inggris kemungkinan akan membayar sekitar £ 80 juta atau sekitar Rp1,4 triliun lebih banyak dari perkiraan sebelumnya sebesar £ 9,1 miliar atau sekitar Rp164 triliun untuk jet tersebut. Peningkatan angka ini disebabkan oleh penurunan nilai pound serta serentetan gangguan teknis yang dialami F-35 yang mengakibatkan penundaan dan pembengkakan anggaran.
Jet tempur siluman tersebut rencananya akan bergabung dengan dua kapal induk baru Inggris yang saat ini sedang dibangun.
Pada saat yang sama pemerintah menuntut penghematan sebesar £ 30 miliar (US$39 miliar) di seluruh Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara Inggris.
Anggota parlemen di Komite Pertahanan Senat saat ini tidak mungkin memperkirakan secara akurat biaya jet tempur karena Kementerian Pertahanan mengatakan bahwa pihaknya harus “melakukan penyesuaian dalam program.”
Sejauh ini Inggris menandatangani kontrak pengiriman 48 F-35, yang diperkirakan menghabiskan biaya sekitar £ 9,1 miliar.
Mark Francois MP, mantan menteri pertahanan, mengatakan bahwa masyarakat akan “sangat terkejut”. “Sangat mengherankan orang memiliki skeptisisme tentang anggaran di Kementerian Pertahanan,” tambahnya.
