Setelah menangkap sejumlah pangeran, menteri dan pengusaha kaya, Arab Saudi kini bertekat akan menyita harta para tokoh yang dituduh melakukan korupsi tersebut. Jika berhasil maka jumlahnya akan sangat fantastis yang mencapai sekitar Rp10.812 triliun.
Namun hal ini juga tidak akan mudah karena mengacu pengalaman dua negara Arab lainnya mencoba memulihkan uang curian, Mesir dan Tunisia, Riyadh dapat menghadapi pertempuran legal dan diplomatik selama bertahun-tahun yang bahkan belum menjamin upaya mereka berhasil.
Sumber perbankan di Uni Emirat Arab kepada Reuters Kamis 9 November 2017, Arab Saudi mulai meminta bantuan negara-negara tetanggganya di kawasan Teluk. Bank sentral dan regulator sekuritas Uni Emirat Arab telah meminta bank dan perusahaan pembiayaan untuk memberikan informasi mengenai rekening 19 warga Saudi.
Komite Anti-Korupsi Saudi belum memberikan rincian tentang tuduhan yang dihadapi individu, meskipun pejabat Saudi mengatakan bahwa mereka termasuk pencucian uang, penyuapan, pemerasan dan mengambil keuntungan dari jabatan publik untuk keuntungan pribadi.
Riyadh juga tidak menetapkan jadwal untuk penyitaannya, walaupun sumber perbankan mengatakan bahwa lebih dari 1.700 rekening bank domestik telah dibekukan atas permintaan bank sentral tersebut.
Seorang pejabat di Kamar Dagang dan Industri Ryadh mengatakan jika komite mencoba mengembalikan semua pendapatan yang telah hilang dari korupsi, dari suap hingga pengambilalihan lahan secara ilegal, totalnya akan menjadi US$ 800 miliar atau lebih dari Rp10.812 triliun.
Sejumlah besar dana diyakini oleh sumber keuangan ada dilakukan di rekening luar negeri, investasi portofolio, kepemilikan saham perusahaan dan real estat. Banyak pengusaha yang memiliki pesawat pribadi bahkan salah satunya Boeing 747.
Sebuah studi oleh Biro Riset Ekonomi Amerika memperkirakan bahwa Saudi telah membawa kekayaan yang setara dengan lebih dari 55 persen produk domestik bruto negara tersebut di hunian luar negeri dengan jumlah yang melebihi $ 300 miliar.
Namun pengalaman Mesir dan Tunisia menunjukkan bahwa walaupun pembekuan aset dapat dilakukan dalam beberapa bulan, untuk mengembalikan uang tersebut dapat memakan waktu bertahun-tahun.
Kairo telah mencoba selama lima tahun untuk mendapatkan sekitar US$111 juta di rekening bank Inggris yang termasuk dalam lingkaran dalam mantan Presiden Hosni Mubarak. Namun usaha itu belum berhasil.
Pejabat Inggris mengatakan bahwa mereka terikat oleh hukum Inggris, yang mengharuskan Mesir untuk memberikan mereka hukuman kriminal terlebih dahulu.
Tunisia sejauh ini hanya berhasil mendapatkan sekitar US$ 35 juta dari Swiss setelah revolusi 2011 yang mengilhami pemberontakan Musim Semi Arab.
Tetapi beberapa preseden yang bisa memberi alasan Arab Saudi berharap bisa mengembalikan uang. Tahun lalu, Nigeria dan Swiss menandatangani sebuah kesepakatan yang membuka jalan bagi kembalinya lebih dari US$ 300 juta yang disita dari keluarga mantan penguasa militer Nigeria Sani Abacha.
Permintaan dari Mesir, Tunisia, Libya dan Suriah telah menyebabkan hampir US$ 1 miliar aset dibekukan oleh pihak berwenang Swiss.
Namun upaya Mesir dan Tunisia untuk mendapatkan kembali uang tersebut telah mewajibkan persyaratan untuk mengajukan bukti yang dapat diterima dalam sistem hukum Barat, yang membuktikan pemilik aset melakukan korupsi. Seringkali aset yang ada ditanamkan di luar negeri apalagi dengan sistem offshore sangat kompleks sehingga sulit untuk menunjukkan siapa yang benar-benar memilikinya.
Carlo Lombardini, seorang pengacara perbankan dan profesor hukum perbankan di University of Lausanne, mengatakan Riyadh harus memberikan bukti terperinci yang membuktikan bagaimana uang tersebut diperoleh untuk menyita aset di Swiss atas dasar korupsi.
Pejabat Saudi harus meyakinkan pihak berwenang Swiss bahwa pemilik aset telah diproses hukum. Ini bisa jadi sulit mengingat kecepatan dan skala tindakan keras, dan kekuatan menyapu yang diberikan kepada komite anti-korupsi.
