Raja Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud membentuk sebuah Komite Antikorupsi pada Sabtu 4 November 2017. Lembaga itupun langsung bergerak dan tidak tanggung-tanggung, para milyarder, menteri dan sedikitnya 11 pangeran ditangkap dengan tuduhan menyelewengkan uang negara.
Al Arabiya melaporkan sedikitnya 11 pangeran Saudi, empat menteri incumbent pemerintah Saudi dan puluhan mantan menteri pemerintah telah ditangkap.
Jaringan berita mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya yang mengatakan bahwa miliarder terkenal Pangeran Alwaleed bin Talal termasuk di antara mereka yang telah ditahan. Alwaleed bin Talal dikenal memiliki perusahaan permodalan Kingdom Holding, Selain menjadi salah satu pemegang saham terbesar di Citigroup, Kingdom memiliki saham di Rupert Murdoch News dan Twitter.
Sebelumnya, komite anti-korupsi mengumumkan peluncuran kembali penyelidikan terhadap bencana banjir yang merenggut nyawa lebih dari 120 orang di kota Jeddah, Saudi, pada tahun 2009.
Penyelidikan tersebut selesai pada bulan Desember 2014, dengan pengadilan Saudi menemukan sekitar 45 orang bersalah, termasuk pejabat senior, atas tuduhan penyuapan, penyalahgunaan kekuasaan dan pencucian uang.
Komite anti-korupsi ini dipimpin Putra Mahkota Mohammed bin Salman. Putra mahkota tersebut mempelopori sebuah program reformasi ekonomi yang ambisius yang bertujuan menarik lebih banyak investasi sektor asing dan swasta ke dalam kerajaan, eksportir minyak utama dunia dan negara paling kuat di kawasan Teluk Arab.
Raja Salman pada Sabtu juga menunjuk dua menteri baru untuk pos keamanan dalam negeri dan ekonomi, memecat salah satu anggota keluarga kerajaan yang paling menonjol sebagai kepala Garda Nasional.
Pangeran Miteb bin Abdullah digantikan oleh Khaled bin Ayyaf sebagai Menteri Garda Nasional, sementara Menteri Perekonomian Adel Fakieh telah digantikan oleh wakilnya Mohammed al-Tuwaijri, menurut sebuah keputusan kerajaan yang diumumkan oleh media pemerintah.
Pangeran Miteb, anak kesayangan almarhum Raja Abdullah, pernah dianggap sebagai pesaing utama takhta sebelum kenaikan pangkat Pangeran Mohammed yang tak terduga dua tahun lalu.
Perombakan Kabinet tersebut membantu mengkonsolidasikan kendali Pangeran Mohammed terhadap institusi keamanan kerajaan, yang telah lama dipimpin oleh cabang-cabang kuat dari keluarga penguasa.
Pangeran Mohammed, yang telah berjanji untuk memburu penyuapan di tingkat tertinggi, akan memimpin badan anti-korupsi baru, yang diberi wewenang luas untuk menyelidiki kasus, mengeluarkan surat perintah penangkapan dan pembatasan perjalanan, serta membekukan aset.
“Tanah air tidak akan ada kecuali jika korupsi diberantas hingga akarnya dan pelaku koruplah yang bertanggung jawab,” demikian keputusan kerajaan tersebut.
