Kongres Amerika sedang berupaya untuk membuat Authorization for the Use of Military Force (AUMF) baru untuk mengubah AUMF yang lahir setelah serangan 11/9 dan menjadi dasar pemerintahan George Bush untuk mengirimkan pasukan ke manapun untuk memburu dalang serangan tersebut. Aturan tersebut dinilai sudah tidak tepat lagi.
Namun Gedung Putih dan Pentagon mengatakan jika aturan baru itu muncul maka tidak boleh membatasi perang Amerika secara waktu dan geografis.
“AUMF baru tidak boleh dibatasi waktu, misalnya strategi Presiden Trump di Asia Selatan adalah berbasis pada kondisi, bukan berbasis pada waktu karena perang pada dasarnya tidak dapat diprediksi,” kata Menteri Pertahanan Jim Mattis dalam sebuah dengar pendapat Senat mengenai AUFM Senin 30 Oktober 2017.
“Kami tidak dapat menempatkan garis waktu yang tegas mengenai konflik melawan musuh adaptif.”
Dia juga mengatakan bahwa kewenangan tersebut seharusnya tidak dibatasi secara geografis karena Amerika Serikat menghadapi musuh transnasional yang tidak memiliki batas geografis pada wilayah operasinya. “Amandemen AUMF tahun 2001 dan 2002 tidak boleh dicabut dan merupakan dasar untuk operasi militer saat ini,” katanya.
Pemerintah Trump dan Obama menggunakan dua resolusi AUMF sebagai dasar hukum bagi pasukan Amerika yang memerangi teroris di Suriah, Irak, Afghanistan dan sebagian wilayah Afrika. Namun, anggota Kongres telah mengklaim bahwa AUMF baru dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan konstitusional. Aturan baru tersebut mengarah pada Kongres yang seharusnya menyatakan perang, bukan presiden.
Kongres mengajukan sebuah proposal awal bulan ini untuk sebuah AUMF baru yang akan mengizinkan penggunaan pasukan Amerika selama lima tahun melawan kelompok teroris al-Qaeda, Taliban dan ISIS dan setiap orang yang terkait dengan kelompok-kelompokgaris keras ini.
