Gubernur Guam Eddie Calvo telah meminta Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk menghentikan proyek-proyek konstruksi militer di pulau yang menjadi wilayah Amerika di Pasifik tersebut sampai masalah kekurangan tenaga kerja asing diatasi.
Pacific Daily News melaporkan pejabat imigrasi federal telah menolak sebagian besar permintaan perusahaan Guam untuk menggunakan tenaga kerja asing sementara di bawah program visa H-2B.
Beberapa tahun yang lalu, wilayah Amerika Serikat ini memiliki tenaga kerja asing lebih dari 1.000 orang. Karena jumlahnya turun menjadi kurang dari 100, bisnis di pulau tersebut mengajukan tuntutan hukum atas pelarangan tahun lalu.
Calvo telah meminta Departemen Pertahanan untuk menghentikan pembangunan militer dan untuk panduan pembentukannya untuk dikaji ulang. Militer telah mengandalkan tenaga kerja asing sementara di pulau itu di masa lalu.
“Sayangnya, penolakan H-2B ini, yang dimulai dengan birokrat Pemerintahan Obama, terus berlanjut,” kata Calvo Jumat 29 September 2017.
“Dengan melakukan hal itu, ini tidak hanya menghalangi ekonomi pulau kita, tapi saya yakin ini mempertaruhkan pulau kita dan keamanan negara kita juga.”
Dalam sebuah surat kepada Direktur Pelaksana James W. McCament dari Dinas Kewarganegaraan dan Imigrasi Amerika, Calvo mengatakan bahwa penolakan visa menyebabkan kerugian dengan menggembungkan biaya konstruksi dan menjadikan lebih sedikit tawaran untuk proyek militer dan sipil.
“Saya menganggap ini bahaya yang jelas dan sekarang bagi keselamatan dan kesehatan masyarakat Guam,” kata Calvo.
Baca juga:
https://www.jejaktapak.com/2017/08/11/bagaimana-guam-bisa-jadi-milik-amerika-kenapa-korea-utara-ingin-menggempurnya/
